JURNALISUTAMA.COM, AMBON,- Rencana Perpanjangan Masa jabatan kepala desa se Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang di lakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap sejumlah kepala desa yang berakhir masa jabatan di Tahun 2027 dan 8ahun 2028 menuai kritik oleh masyarakat.
Hal ini mengundang polemik dikalang masyarakat di Kab.SBB,
Polemik ini juga di suarakan oleh Marsel Maspaitella.SH yang merupakan tokoh muda SBB yang dimana dalam rilisnya Maspaitella mengatakan bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor dimana 95/PUU-XIX/2024 tertanggal 3 Januari 2025 yang dimana di tindak lanjuti oleh edaran meteri dalam negeri dengan nomor surat 100.3.2/333/sj tertanggal 21 Januari 2025 dan surat edaran menteri dalam negeri nomor 100.3/4179/SJ tertanggal 31 Juli 2025.
“Bahwa berdasarkan putusan MK tersebut, menteri dalam Negeri dalam surat edarannya sangat jelas perpanjangan masa jabatan kepala desa hanya untuk kepala desa yang masa berlaku jabatan tanggal 1 November 2023 sampai 31 Januari 2024 sejak berlakunya moratorium pilkades di tambah 2 tahun jabatan”. Ujar Maspaitela
Lanjutnya, Sedangakan Desa – desa Yang maksanakan pilkades di kabupaten SBB itu berakhir masa jabatan tahun 2027 dan tahun 2028 maka sesuai dengan Surat edaran menteri dalam Negeri tidaklah sesuai dan bertentangan dengan Putusan MK dan Juga Edaran Menteri dalam Negeri”. Tegasnya.
Maspaitella juga meegaskan bahwa pemda SBB khususnya Pemdes dan Bagian Hukum jangan Ikut Rame Kabupaten Lain Yang Memperpanjang Masa Jabatan Kepala Desa karna belum Tentu masa jabatan Kepala Desa di kabupaten lain sama dengan masa jabatan kepala Desa yang di SBB. Karna jika itu di perpanjang bukan saja melanggar hukum tetapi juga merugikan Masyarakat dengan Kepala Desa yang sama jabatan masih sisa 3 tahun. ( hitungan masa jabatan tetap 2 tahun dari sejak di perpanjang).
Selain itu Maspaitella meminta bupati Kab. SBB, Ir. Asri Arman.MT, untuk tidak terburu – buru Memperpanjang masa jabatan kepala Desa di SBB hanya karena niat segelintir oknum di Pemdes dan juga bagian hukum karena ikut tren kabupaten lain di Indonesia. Tandasnya.(Red)
