JURNALISUTAMA COM,Ambon,- Pokok Pokok Pikiran ( Pokir) adalah merupakan aspirasi berupa saran, usul, masukan dari kelompok masyarakat.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama dengan anggota DPRD Kota Ambon ketika ada agenda reses dengan tujuan agar aspirasi dari masyarakat ini bisa di perjuangkan.(06/11/2024).
Untuk memperjuangkan aspirasi ini, anggota DPRD harus membahasnya bersama dengan Badan Anggaran ( Banggar ) agar keinginan masyarakat dapat di tampung dalam RAPBD.
Ketika berupa aspirasi berubah wujud menjadi Dana Pokir yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek – proyek untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
Dengan ditampungnya dana Pokir dalam APBD, maka mulailah dana ini menjadi rebutan antar sesama anggota dewan.
Masing – masing anggota mulai mengatur strategi supaya dana Pokir yang sudah di jabarkan dalam berbagai proyek ini bisa di kelola sendiri & kelompoknya.
Anggota DPRD itu sendiri sudah harus tau, bahwa dalam manejemen pengelolaan dana Pokir, area ini menjadi sisi rawan terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi.
Apalagi sudah ada ketegasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) bahwa setelah disetujui dan di tampung dalam APBD, maka dana Pokir tidak lagi menjadi urusan atau wewenang dari DPRD, dewan hanya me ngawasi pelaksanaan dan realisasinya kewenangan pengelolaan dana Pokir sepenuhnya ada di tangan Dinas PUPR & OPD tehnis lainnya.
Celakanya, ketegasan KPK ini tidak berlaku di DPRD Kota Ambon, bahkan hal itu di anggap angin lalu.
Akibatnya proyek – Proyek yang ditangani oleh anggota DPRD melalui dana Pokir tahun 2023 menjadi amburadul dan berpotensi terjadinya perbuatan tindak pidana.
“Data yang dikantongi LSM LIRA Maluku berupa laporan dari masyarakat menjelaskan bahwa di Tahun Anggaran ( TA ) 2023, Dinas PUPR Kota Ambon merealisasikan Belanja Modal ( BM ) sebesar Rp. 25,9 Milliar lebih untuk membiayai 89 proyek Pengadaan Langsung ( PL ) berupa pekerjaan drainase, talud, lampu jalan, jaringan air bersih dan lain – lain.
Mirisnya, dari 89 proyek yang sudah di anggarkan, tidak ada 1 ( satu ) pun proyek yang tuntas di kerjakan hingga berakhir tahun anggaran 31 Desember 2023”. Ujar Jan.
Lanjutnya, “Malahan ada proyek yang dikerjakan dengan progres hanya 5 %, seperti pembangunan drainase di Kelurahan Benteng ada 3 ( tiga ) proyek dengan akumulasi total anggaran Rp. 560 juta dikerjakan oleh CV Pascha Mandiri ber alamat di Jln. Kapten Tendean Rt : 001 / RW 002, Kota Ambon.
Pekerjaan PL ternyata mem bawa dampak serius atas sejumlah pelanggaran yang di lakukan oleh anggota DPRD” Tukasnya
Kepada media ini Jan Sariwating menjelaskan bahwa, Sebut saja dalam proses pengajuan & penetapan pekerjaan Penunjukan langsung (PL) tidak ada proposal yang di ajukan yang mana itu merupakan salah satu syarat ketika ingin mengerjakan sebuah proyek.
Tidak itu saja, dari 89 proyek PL yang tidak selesai di kerjakan ada denda yang harus di setor kembali ke Kas Daerah sebesar Rp. 275 juta akibat dari terlambatnya menyelesaikan pekerjaan.
Begitu juga dalam proses penetapan kontraktor pelaksana, DPRD berlaku diskriminatif bahkan tidak adil.
Ada 1 kontraktor bisa me ngerjakan 3 hingga 7 proyek untuk 1 item pekerjaan.
Sebut saja CV Seram Indo Pratama ( SIP ) dengan alamat Jln Kebun Cengkeh, Kota Ambon, mengerjakan 5 ( lima ) proyek pemasangan lampu jalan dengan total akumulasi anggaran Rp. 860 juta.
Kemudian CV Canari Group ( CG ) dengan alamat Jln. Laksdya Leo Wattimena, Kota Ambon mengerjakan 7 ( tujuh ) proyek drainase & talud penahan tanah dengan total akumulasi anggaran Rp. 1,2 Milliar.
CV. Indrin Makmur ( IM ) dengan alamat Skip Bawah Rt 001/ Rw 003 Batu Meja, Ambon mengerjakan 5 ( lima ) proyek Air Bersih dengan akumulasi anggaran Rp. 800 juta, Ada juga CV Aster Permai ( AP ) dengan alamat Jln. Tansi Desa Bula, Seram Bag. Timur mengerjakan 4 ( empat ) proyek talud penahan tanah dengan akumulasi Rp. 680 juta.
Kemudian ada beberapa perusahaan lain yang juga mendapat 2 hingga 3 proyek dimana semua proyek yang disebutkan ini, tidak tuntas di kerjakan hingga akhir tahun anggaran 2023.
Apa yang dilakukan oleh anggota DPRD ini telah me nyalahi PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 3 ayat 1 ” Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan perundang – undangan “.Ungkap Jan.
Pengelolaan dana Pokir yang amburadul seperti ini bukan baru terjadi di tahun 2023 ini, tapi juga terjadi di Tahun 2021 dan Tahun 2022, dimana kasusnya pernah kami laporkan secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).
Amburadul pengelolaan dana Pokir seperti ini bisa saja terjadi karena Pemkot
Kota Ambon yang punya anggaran di nilai kurang tegas dalam memberikan pengawasan atas pengelolaan dana ini.
Kasus dana Pokir ini dari tahun ke tahun selalu menimbulkan masalah, tidak boleh dibiarkan berlanjut, tapi harus dihentikan, Caranya yaitu meminta KPK sekali lagi untuk proses investigasi, & jika dalam pro ses tsb ditemukan ada praktek – praktek yang menjurus kepada tindak pidana korupsi, maka pelakunya siapapun dia, harus di mintai pertanggung jawaban”.Tutupnya.(Red).
