JURNALISUTAMA.COM – Ambon, 18 Maret 2025 hari ini, di kawasan Stain, Ambon, Anak Muda Maluku Anti Korupsi kembali menyoroti polemik angkutan ilegal di Kota Ambon dengan melayangkan tantangan terbuka kepada Dinas Perhubungan Kota Ambon. Mereka mendesak agar segera dilakukan swiping terhadap angkutan tanpa izin dan sidang di tempat bagi para pelanggar aturan trayek.
Dalam wawancara eksklusif yang berlangsung pukul 14.15 WIT, seorang perwakilan dari kelompok ini mengungkapkan bahwa 50% dari total angkutan yang beroperasi di 32 jalur Kota Ambon tidak memiliki izin resmi. Bahkan, ditemukan lima mobil angkutan yang hanya menggunakan satu izin trayek untuk beroperasi bersama-sama, sebuah celah yang seharusnya tidak terjadi jika pengawasan berjalan dengan baik.
“Kami menantang Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk turun langsung ke lapangan. Jika mereka memang serius ingin menegakkan aturan, mereka harus berani melakukan swiping besar-besaran di jalur-jalur seperti Laha, Kebun Cengkeh, dan Stain. Tidak hanya itu, kami juga meminta sidang di tempat agar para pelanggar bisa langsung ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujar perwakilan Anak Muda Maluku Anti Korupsi.
Kelompok ini juga menyoroti ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah daerah. Pada tahun 2017, Dinas Perhubungan Kota Ambon menyatakan bahwa tidak akan ada lagi izin trayek baru yang dikeluarkan selama 30 tahun ke depan. Namun, sejak 2018 hingga 2025, ada 83 kendaraan baru yang justru mendapatkan izin trayek.
“Kami mempertanyakan transparansi dari kebijakan ini. Jika memang ada izin baru yang keluar, atas dasar apa itu diberikan? Ataukah ada permainan di balik layar yang membuat aturan hanya berlaku di atas kertas?” tambahnya.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Ambon terkait temuan ini maupun tanggapan atas tantangan yang dilayangkan oleh Anak Muda Maluku Anti Korupsi. Pihak kelompok ini menegaskan bahwa mereka akan terus mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap angkutan ilegal.
“Kami akan terus mengawal masalah ini. Jika Disperhub tetap diam, itu hanya akan semakin memperkuat dugaan bahwa ada kepentingan tertentu yang bermain di balik pembiaran ini,” tutup perwakilan kelompok tersebut.
Masyarakat kini menunggu apakah Dinas Perhubungan Kota Ambon akan merespons dan mengambil tindakan nyata, atau justru membiarkan ketidakjelasan ini terus berlangsung.
