JURNALISUTAMA.COM, AMBON, -Dugaan korupsi berupa SPPD fiktif tahun anggaran 2021 di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dengan nilai yang disebut mencapai Rp2 miliar. Permanusa juga meminta pemeriksaan terkait dugaan pengelolaan anggaran makan dan minum di pendopo Bupati dan Wakil Bupati SBB.
Aksi demonstrasi di depan kejaksaan tinggi Maluku Beberapa Minggu Lalau atas dugaan SPPD Fiktif pada tahun anggaran 2021. Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan Bendahara Setwan SBB, Rani Tomia, serta beberapa mantan anggota DPRD SBB. Desakan pengusutan disampaikan oleh Perhimpunan Mahasiswa Nusa Ina (Permanusa) melalui Koordinatornya, Muhammad Rum Bugis.
“kami mendesak aparat penegak hukum agar kasus tersebut segera dituntaskan karena menilai terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran negara senilai Rp: 2 miliar dan meminta agar tidak ada pihak yang ditutup-tutupi dalam proses hukum”. Ungkap ketua Permanusa
Pengawalan kasus melalui aksi demonstrasi dan pengumpulan bukti fisik. “Kami mendesak Kejati Maluku dan Kejari SBB untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat serta segera menetapkan tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Kami memiliki bukti terkait dugaan anggaran makan-minum pendopo Bupati sebesar Rp80 juta per bulan dan Wakil Bupati Rp60 juta per bulan”. Tutup Ketua Permanusa Rum Bugis. Jur_Dul
