AMBON, JurnalisUtama.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran belanja makan dan minum Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Maluku berbuntut panjang. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cabang Ambon mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk segera memeriksa Kepala Bagian/Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Setda Maluku, Faisal Ahmad.
Faisal Ahmad menjadi sorotan lantaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan belanja makan dan minum untuk siswa berkebutuhan khusus tersebut.
LAPMI Ambon Desak Kejati Maluku Periksa Faisal Ahmad
Direktur LAPMI HMI Cabang Ambon, Nasrin Sombalatu, menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada dokumen administrasi semata. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas.
”Kejati Maluku harus segera memanggil dan memeriksa Faisal Ahmad. Jabatan beliau sebagai PPK bertanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran makan minum SLB yang kini menjadi temuan BPK,” ujar Nasrin Sombalatu.
Nasrin menilai, indikasi masalah pada anggaran penyediaan nutrisi dan konsumsi siswa disabilitas ini sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.
Rincian Anggaran Makan Minum SLB yang Jadi Temuan BPK
Berdasarkan data dokumen APBD, alokasi dana belanja makan dan minum SLB di Maluku yang disorot meliputi beberapa wilayah:
- SLB Negeri Kota Ambon dan SLB Kartini Saumlaki: Pagu paket belanja makan dan minum tercatat sebesar Rp335.240.000.
- SLB Negeri Langgur (Maluku Tenggara): Pagu paket sempat dianggarkan mencapai Rp430.700.000 sebelum penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Desak Gubernur Maluku Copot Karo Kesra
Melihat besarnya alokasi dana publik yang bermasalah, Nasrin meminta Gubernur Maluku mengambil tindakan tegas di lingkup internal pemerintahan.
”Gubernur Maluku jangan berdiam diri. Segera copot Faisal Ahmad dari jabatannya sebagai Karo Kesra. Langkah tegas ini penting agar proses hukum di Kejati Maluku berjalan independen tanpa ada intervensi jabatan,” tegas Nasrin.
LAPMI HMI Cabang Ambon memastikan akan terus mengawal penanganan temuan BPK ini hingga seluruh proses hukum dan pencopotan pejabat terkait terealisasi secara transparan.
(JU/1/GF)
