Jurnalisutama.com, Tual – Tokoh masyarakat, Arjun Ohoirenan, menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Kota Tual dan masyarakat Tam Ngurnila dalam upaya perubahan status wilayah tersebut dari wilayah administratif menjadi dusun. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk pengakuan resmi atas keberadaan dan aspirasi masyarakat yang telah disuarakan sejak masa kepemimpinan mantan Wali Kota M.M. Tamher hingga kepemimpinan saat ini di bawah Wali Kota Ahmad Yani Renuat.
Ohoirenan menilai bahwa wilayah administratif Tam Ngurnila, yang merupakan bagian dari Desa Tam, secara objektif telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk ditetapkan sebagai sebuah dusun. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan jumlah penduduk, struktur kependudukan, serta adanya pernyataan resmi masyarakat yang telah disampaikan langsung kepada Wali Kota Tual sebagai bentuk dukungan.
“Namun, hingga saat ini aspirasi tersebut seolah tidak ditindaklanjuti, meskipun telah didengar secara langsung oleh Wali Kota dalam pertemuan dengan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ohoirenan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tual seharusnya segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan perubahan status ini. Menurutnya, polemik yang terus berlarut di tengah masyarakat Ngurnila mencerminkan lemahnya respon terhadap aspirasi rakyat yang sejatinya telah dijanjikan oleh pemerintah sejak kepemimpinan sebelumnya.
“Ini bukan sekadar bentuk dukungan, tetapi juga desakan moral dan politik kepada Pemerintah Kota Tual agar mengambil keputusan yang tegas dan sah secara administratif. Aspirasi masyarakat Tam Ngurnila tidak bisa lagi diabaikan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar pemerintahan saat ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat pudar akibat inkonsistensi dalam pengambilan keputusan. Padahal, baik dari aspek teritorial maupun jumlah penduduk dan kepala keluarga (KK), wilayah Tam Ngurnila telah memenuhi kriteria legal untuk ditetapkan sebagai dusun.
“Ini adalah wujud nyata dari prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,” pungkas Ohoirenan.
