Jurnalisutama.com, Ambon–Sejumlah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyampaikan kritik keras terhadap kondisi rayon yang dinilai semakin menjauh dari fungsi utamanya sebagai basis kaderisasi. Mereka menilai rayon telah berubah arah, lebih sibuk mengurus kepentingan politik dibanding membina kader di tingkat fakultas atau jurusan.
Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMII, posisi rayon sudah diatur jelas. Pasal 4 AD menyebut tujuan PMII adalah membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertakwa, berakhlak, berilmu, dan bertanggung jawab. Pasal 24 ART menegaskan rayon adalah basis kaderisasi formal, sedangkan Pasal 25 menyatakan kedaulatan rayon sepenuhnya berada di tangan anggota melalui forum RTAR.
Sayangnya, ketentuan ini banyak diabaikan. Sejumlah pimpinan rayon lebih fokus membangun relasi kekuasaan. Kegiatan kaderisasi seperti MAPABA, PKD, dan diskusi rutin kerap hanya dijadikan formalitas untuk memenuhi syarat struktural, bukan lagi ruang pembinaan yang hidup.
“Kami tidak bicara soal jabatan. Kami bicara soal nilai. Rayon bukan alat politik, melainkan ladang menanam kader,” tegas salah satu perwakilan kader yang enggan disebutkan namanya.
Para kader akar rumput ini menilai forum-forum diskusi seharusnya dihidupkan kembali. Rayon harus membuka ruang belajar bagi anggota baru, membina nilai-nilai PMII, dan mengawal tujuan organisasi. Jika pimpinan rayon gagal menjalankan mandat, mereka menilai pelaksanaan RTAR-Luar Biasa (RTAR-LB) bukan sekadar opsi, tetapi kewajiban.
“Kalau pimpinan rayon pasif, maka RTAR-LB harus digelar. Rayon milik kader, bukan milik ketua,” tambahnya.
Para kader menegaskan bahwa kritik ini bukan serangan personal, melainkan koreksi agar PMII tetap memiliki arah. Mereka berharap seluruh kader di tingkat rayon sadar bahwa gerakan PMII dibangun dari bawah, bukan dari instruksi elite di atas.
Sebagai penutup, para kader menyerukan agar semua rayon kembali pada tujuan awal: ruang kaderisasi aktif, bukan terminal ambisi politik.
