JURNALISUTAMA.COM, Ambon— Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku, khususnya dari Bidang Transportasi Laut dan Darat, menyatakan keprihatinan dan sikap tegas terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AU, Praka T.L.S., terhadap istrinya Wa Ode Widyawati Kaimuddin.
Pasangan ini resmi menikah pada 12 Mei 2024 dan memulai kehidupan rumah tangga secara sah berdasarkan hukum negara dan agama. Seperti halnya rumah tangga baru lainnya, diharapkan kehidupan mereka dibangun atas dasar komitmen, komunikasi yang sehat, dan pembagian peran yang adil.
Namun, kenyataan berkata lain. Hanya tiga bulan setelah pernikahan, tepatnya pada 11 Agustus 2024, korban mulai mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri. Bentuk kekerasan yang dilaporkan antara lain:
Kekerasan verbal dan emosional, berupa kata-kata kasar, ancaman, intimidasi, dan tekanan psikis, Kekerasan fisik, yang terjadi pasca korban menemukan percakapan pribadi antara pelaku dan perempuan lain yang tidak dikenal.
Kekerasan ini semakin memburuk karena pelaku juga menahan hak finansial istri, termasuk memutus akses terhadap gaji bulanan yang secara hukum merupakan bentuk nafkah wajib dari suami.
Selang satu bulan kemudian, di bulan keempat pernikahan, Praka T.L.S. menunjukkan tindakan penelantaran, yang ditandai dengan, Tidak memberi nafkah lahir (finansial) secara rutin dan layak, Tidak menjalankan tanggung jawab emosional dan sosial sebagai suami.
Kedekatan waktu antara KDRT dan penelantaran ini menegaskan bahwa kasus ini merupakan rangkaian kekerasan berbasis gender yang melanggar hak-hak mendasar seorang istri.
Dampak Terhadap Korban: Korban mengalami, Trauma dan tekanan psikis, Ketidakamanan dalam rumah tangga, Ketidakberdayaan ekonomi akibat hilangnya dukungan finansial.
Korban telah melaporkan kejadian ini kepada institusi militer tempat pelaku bertugas, namun hingga kini belum ada tindakan tegas atau jaminan perlindungan yang memadai. Fakta ini menimbulkan kekhawatiran publik bahwa ada kecenderungan institusi untuk melindungi pelaku ketimbang membela korban.
Tanggapan dan Tuntutan DPD KNPI Provinsi Maluku:
Sebagai bentuk solidaritas terhadap korban dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, DPD KNPI Provinsi Maluku – Bidang Transportasi Laut dan Darat menyampaikan sikap dan tuntutan berikut:
1. Mendesak TNI AU Lanud Pattimura untuk mengusut tuntas kasus dugaan KDRT dan penelantaran secara transparan, adil, dan profesional.
2. Menuntut proses hukum dilakukan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).
3. Menuntut penonaktifan sementara Praka T.L.S. dari jabatannya selama proses hukum berlangsung, demi menghindari intimidasi terhadap korban dan menjaga objektivitas hukum.
4. Meminta jaminan perlindungan penuh bagi korban, termasuk keterlibatan LPSK, Komnas Perempuan, dan Komnas HAM.
5. Mengevaluasi institusi militer apabila terbukti melindungi pelaku atau menghambat proses hukum.
6. Mendorong pengawasan independen dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan LSM lokal agar proses hukum berjalan transparan dan berpihak pada korban.
7. Mendesak pemulihan psikologis bagi korban dan anak yang terdampak, dengan melibatkan tenaga profesional.
8. Menuntut reformasi dan edukasi internal di tubuh TNI AU, khususnya di Lanud Pattimura, terkait pencegahan KDRT, etika militer, dan nilai-nilai kemanusiaan serta keluarga.
Kami menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, apalagi oleh aparat negara, tidak bisa ditoleransi. Negara dan institusi TNI harus menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum diproses secara adil dan terbuka.
DPD KNPI Provinsi Maluku – Bidang Transportasi Laut dan Darat
berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga keadilan ditegakkan.(Red)
