JURNALISUTAMA.COM, Seram Bagian Barat, 11 Juni 2025 – Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat secara resmi meningkatkan status penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, ke tahap penyidikan.
Plt. Kepala Kejari SBB, Bambang Heripurwanto, S.H., M.H., menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya kepada media, Rabu (11/6). Ia menjelaskan bahwa peningkatan status ini dilakukan setelah tim penyelidik bidang pidana khusus (pidsus) Kejari SBB melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) Nomor: PRINT-041A/Q.1.16/Fd.1/02/2025 tertanggal 4 Februari 2025.
“Tim telah melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata dan pulbaket) secara optimal, dan ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum serta potensi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan DD/ADD Desa Lokki pada Tahun Anggaran 2017 hingga 2020,” ungkap Bambang.
Ia menambahkan, sebelum dinaikkan ke tahap penyidikan, telah dilakukan gelar perkara (ekspose) oleh tim pidsus. Hasil gelar perkara tersebut menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi sehingga disepakati perkara ini layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
“Selanjutnya, penyidikan akan segera dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) guna mengumpulkan alat bukti dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegas Bambang.
Penanganan perkara ini akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan dapat mengungkap fakta hukum serta memberikan kepastian hukum terhadap dugaan penyelewengan dana desa tersebut. (Red)
