Foto : X/socreviewid – Lokasi Tambang Nikel Raja Ampat
JURNALISUTAMA.COM, Maluku—Provinsi yang paling banyak terjadi pemekaran di Indonesia diduga dilakukan untuk memecah persatuan KMHA Papua serta merampas kekayaannya dan dibagi-bagi kepada pihak korporasi.
Hal ini dilihat dari Fakta yg terjadi di lapangan bahwa Daerah Otonomi baru yang di usulkan oleh setiap Provinsi yang paling terbanyak adalah Papua, padahal sesuai dengan aturan Administrasi Daerah untuk memekarkan satu Provinsi baru harus memenuhi syarat minimal 5 sampai 7 kabupaten dengan masing-masing 7-11 kecamatan, padahal untuk memenuhi persyaratan itu harus juga di barengi dengan persyaratan jumlah penduduk.
Kami melihat bahwa hal ini diabaikan oleh pemerintah dengan dasar dan alasan OTSUS(Otonomi Khusus) hal ini dilihat sebagai suatu langkah politik perpecahan bagi orang asli Papua serta mendorong pendatang dan para transmigran baru dari daerah-daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa, Sumatra dan Makassar untuk datang dan secara tidak langsung mendominasi dan dapat saja terjadi pemusnahan etnis atau mayoritas menjadi minoritas Masyarakat Hukum Adat Papua di daerah baru, seperti yang terjadi di DKI Jakarta yang mana Masyarakat Hukum Adat Betawi semakin tersingkir jauh dari para pendatang yang mendominasi daerah Jakarta bahkan masyarakat Betawi yang menjadi tuan tanah di DKI Jakarta harus tinggal di tempat-tempat kumuh dan kolong-kolong jembatan akibat tidak mampu bersaing dengan para pendatang dan investasi besar-besaran dari para investor atau korporasi.
Selain itu dengan memecah belah Masyarakat Hukum Adat Papua para Korporasi akan dengan mudah masuk dan merampok harta kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua.
Setiap oknum masyarakat adat papua diminta untuk tidak terpengaruh serta merusak adat dan menjual harga diri dengan nilai receh demi kepentingan pribadi dan kelompok.(Kaleb W Risaputty – Wartawan AMAN)
