JURNALISUTAMA.COM – Seram Bagian Timur, Senin, 26 Mei 2025.
Masyarakat Desa Administratif Tuha mendesak Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur agar segera menindaklanjuti keluhan terkait belum terealisasinya sejumlah program yang dibiayai melalui Dana Desa (DD) Tahap 2 Tahun 2024. Salah satu sorotan utama adalah proyek pembangunan Jalan Tani di bawah Bidang Ketahanan Pangan.
Proyek fisik dengan volume pekerjaan sepanjang 80 meter tersebut dikerjakan oleh Pejabat Negeri Administratif Tuha, Rahmat Saleh Maswatu. Meski dana untuk pelaksanaan telah dicairkan sejak Desember 2024, hingga akhir Mei 2025 proyek tersebut masih mangkrak tanpa kejelasan.
Tak hanya program fisik, warga juga mengeluhkan belum terlaksananya sejumlah kegiatan non-fisik dari Dana Desa Tahap 2, seperti program di Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, serta pembayaran insentif kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ketidakjelasan pelaksanaan program-program tersebut kian menambah keresahan warga.
Keluhan atas kondisi ini sebelumnya telah disampaikan secara langsung kepada Tim Pemeriksa Inspektorat saat kunjungan ke desa pada pemeriksaan Dana Desa Tahap 1 dan 2 beberapa bulan lalu. Namun, warga menyayangkan hingga kini belum ada respon atau tindakan tegas dari pihak Inspektorat.
“Kami sudah sampaikan secara lisan saat tim Inspektorat turun ke desa, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Semua diam saja, padahal dananya sudah cair,” ungkap DW, salah satu warga Tuha.
Warga pun mendesak agar Kepala Inspektorat segera bertindak, tidak hanya secara formalitas, tetapi menyentuh akar persoalan dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
“Kami tidak minta lebih, hanya keadilan. Dana desa itu milik rakyat dan harus digunakan sesuai peruntukannya. Kalau begini terus, bisa jadi preseden buruk untuk desa-desa lain,” tegas warga lainnya.
Masyarakat berharap suara mereka tidak lagi diabaikan dan Inspektorat dapat menunjukkan komitmen terhadap transparansi serta penegakan hukum dalam penggunaan dana publik. Langkah konkret dan terbuka sangat diharapkan demi menjaga kepercayaan warga terhadap lembaga pengawas.(Red)
