JURNALISUTAMA.COM, Maluku- Desakan kepada Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, untuk mengundurkan diri dari jabatannya demi menjadi Ketua PKK Maluku Tengah menuai kritik keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua IPMASSI, Basir Tuhepaly, yang menyebut desakan tersebut sebagai bentuk standar moral yang timpang dan bias gender.
Desakan itu sebelumnya disampaikan oleh Asmin Matdoan, mantan Ketua DPD KNPI Maluku. Ia menyatakan bahwa sebagai istri dari Zulkarnain Awat Amir—Bupati Maluku Tengah—Betty seharusnya menunjukkan “tanggung jawab moral” dengan menjabat Ketua PKK, bukan tetap bertahan sebagai anggota KPU RI.
Namun bagi Tuhepaly, cara pandang ini justru membahayakan logika etika dalam birokrasi publik.
“Apa jadinya jika moral publik ditentukan oleh seberapa patuh seorang perempuan pada simbol peran domestik? Betty adalah pejabat negara yang sedang menjalankan amanah konstitusi. Tidak ada satu pun norma hukum atau etika yang mewajibkan dia harus menjadi Ketua PKK hanya karena suaminya menjabat kepala daerah,” tegas Ali kepada media ini, Sabtu (6/4/2025).
Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah Betty yang dengan sadar mengundurkan diri sebagai Koordinator Wilayah Maluku di internal KPU-RI sejak 28 Mei 2024. Langkah itu dinilai sebagai bentuk nyata menjaga integritas dan netralitas lembaga di tengah kontestasi Pilkada, yang justru memperkuat kredibilitas penyelenggara Pemilu.
Betty juga secara terbuka mengumumkan pernyataan bebas konflik kepentingan, serta menyampaikan relasi perkawinannya dengan calon kepala daerah dalam rapat pleno KPU, sebagaimana diatur dalam PKPU 12 Tahun 2023 dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
“Di saat banyak pejabat publik menyembunyikan relasi kuasa demi ambisi politik, Betty justru mengedepankan transparansi. Ia memilih tidak menyentuh jabatan simbolik demi menjaga wibawa dan netralitas lembaga. Ini etika publik yang sejati, bukan sebaliknya,” ujar Basir.
Ia menilai desakan agar Betty mengundurkan diri dari KPU justru menunjukkan bias gender yang masih hidup dalam ruang publik kita. Perempuan yang menempati jabatan tinggi seakan tak boleh memiliki otoritas penuh atas pilihannya sendiri, apalagi ketika berhadapan dengan label sebagai,” istri pejabat”.
“Ini adalah bentuk pengkerdilan perempuan dalam sistem. Seolah peran istri pejabat adalah menyesuaikan diri secara total, bahkan mengorbankan karier profesional dan tugas kenegaraan. Ini cara berpikir yang patriarkis, usang, dan tidak adil,” lanjutnya.
Diketahui, karena Betty tidak mengambil peran Ketua PKK, posisi tersebut kemudian dipercayakan kepada Asnawiah Sahubawa, istri Sekda Malteng. Sementara Mauren Vivian Haumahu, istri Wakil Bupati, juga tak memungkinkan menjabat karena statusnya sebagai anggota DPRD Maluku.
Basir Tuhepaly, mengingatkan publik untuk berhati-hati terhadap narasi moral yang dibungkus kepentingan politis. Ia menegaskan bahwa integritas jabatan tidak bisa diukur dari kesediaan mengisi posisi simbolik, melainkan dari keberanian menjaga prinsip, transparansi, dan kehormatan institusi.
“Demokrasi kita akan gagal bila perempuan berintegritas seperti Betty justru ditekan dengan standar moral yang sempit dan bias. Kita seharusnya belajar dari keteladanannya, bukan menaruh curiga.” Tutupnya.
