Oleh: M. S. Ibrahim
JURNALISUTAMA.COM, Maluku—Krisis akademik kembali menghantam mahasiswa semester akhir Politeknik Negeri Ambon, khususnya di Jurusan Teknik Mesin, Program Studi Teknik Produksi Migas (TPM). Hampir 30 mahasiswa terancam gagal wisuda tepat waktu akibat keterlambatan proses magang yang berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.
Bagi mahasiswa, wisuda bukan sekadar seremoni, melainkan simbol keberhasilan yang mereka dan keluarga perjuangkan dengan susah payah. Namun, bagi mahasiswa jurusan ini, harapan tersebut kini menjadi ketidakpastian yang mengkhawatirkan. Keterlambatan magang, yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum, kini berubah menjadi ancaman serius yang dapat berdampak pada masa depan mereka.
Berdasarkan temuan di lapangan, penyebab utama keterlambatan ini diduga berasal dari perombakan pimpinan di tingkat program studi dan jurusan yang dilakukan tanpa perencanaan matang. Alih-alih memperbaiki sistem akademik, perubahan ini justru menimbulkan dampak buruk bagi mahasiswa. Fakta menunjukkan bahwa sebelum perombakan kepemimpinan ini, proses magang berjalan dengan lancar—penempatan mahasiswa dilakukan tepat waktu, dan penarikan setelah magang pun sesuai jadwal. Namun, setelah perubahan struktur pimpinan, ketidakpastian mulai terjadi, dan mahasiswa menjadi korban utama dari kebijakan yang tidak efektif ini.
Kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya koordinasi antara pihak kampus dan perusahaan tempat mahasiswa melakukan magang. Beberapa mahasiswa yang telah menyelesaikan magang bahkan masih belum menerima data dari perusahaan untuk keperluan penelitian skripsi mereka. Jika mahasiswa yang tepat waktu saja masih menghadapi hambatan ini, bagaimana dengan mereka yang bahkan belum mendapatkan kesempatan magang?
Dalam berbagai pernyataan yang disampaikan pimpinan jurusan, justru mahasiswa yang sering dijadikan kambing hitam atas keterlambatan ini. Salah satu alasan yang diberikan adalah mahasiswa dianggap terlambat mengumpulkan data, padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengumpulkan data pada waktu yang sama pun mengalami perlakuan berbeda—ada yang langsung mendapatkan tempat magang, sementara lainnya masih terkatung-katung. Lebih mengherankan lagi, muncul kebijakan baru yang mewajibkan mahasiswa memiliki sertifikat sebelum magang. Kebijakan ini tidak hanya membingungkan tetapi juga bertentangan dengan sistem akademik yang berlaku umum, di mana sertifikat magang seharusnya diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan program tersebut. Persyaratan semacam ini hanya menambah ketidakpastian bagi mahasiswa yang seharusnya fokus menyelesaikan studi mereka.
Politeknik Negeri Ambon selama ini dikenal sebagai institusi pendidikan tinggi dengan akreditasi yang baik dan reputasi yang cukup kuat di masyarakat. Namun, jika situasi ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang konkret, bukan hanya mahasiswa yang akan dirugikan, tetapi juga kredibilitas kampus secara keseluruhan. Kejadian ini mencerminkan persoalan yang lebih dalam: buruknya tata kelola akademik dan lemahnya kepemimpinan dalam menjamin hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya mengutamakan kualitas, Politeknik Negeri Ambon perlu segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Jika tidak, maka lambat laun citra kampus akan memburuk, akreditasi jurusan dapat terancam, dan kepercayaan mahasiswa serta masyarakat terhadap institusi ini akan semakin terkikis. Sudah saatnya pimpinan kampus tidak hanya sibuk melakukan perombakan struktural, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang mereka buat tidak justru merugikan mahasiswa—mereka yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan.
