JURNALISUTAMA.COM, Maluku- Kepala pemerintahan Negri yaputih Yurisman Tehuayo bersama Staf pemerintahan dan masyarakat adat Negri Yaputih , kecamatan Tehoru, kabupaten Maluku Tengah, Kini Sama-sama menolak adanya pemasangan Pal atau tanda pembatas di kawasan hutan adat Negeri Yaputih.
Hal itu di sampaikan yurisman Tehuayo, selaku kepala pemerintah Negeri Yaputih dalam video berdurasi (01:23 detik) yang di gelar didepan Kantor Pemerintahan Negeri Yaputih pada (24/2/2025).
Dengan mengenakan kain berang merah yang dibaluti pada tubuh dan kepala sebagai lambang anak adat Maluku. Yurisman Tehuayo membacakan sebuah teks berisi larangan pemasangan pal hutan produksi konservasi tersebut.
” Tabea, tabea, tabea. Saya, Raja Negeri Yaputih, kecamatan Tehoru, kabupaten maluku tengah, Provinsi Maluku, Republik Indonesia. Atas nama masarakat adat Negeri yaputih, kami tidak menerima pemasangan PAL Hutan produksi konservasi (HPK) diatas tanah dan hutan adat kami” Ujarnya.
Menurut mereka, bahwa pemasangan pal tersebut sebagai salah satu bentuk perampasan hak hidup milik masyarakat adat, sebab ketidak luasan hutan dan daerah mereka masuk dalam area rawan bencana Alam.
“Menurut kami, pemasangan pal hutan produksi konservasi (HPK) sebagai salah satu bentuk perampasan hak hidup masyarakat adat. Daerah kami rawan bencana, hutan kami tidak luas, kami dihimpit dengan kawasan taman nasional manusela”. Tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa” Tanah kami tidak bertambah, namun masyarakat kami semakin bertambah. Jangan batasi ruang hidup kami dengan pemasangan Pal HPK. karena hutan kami ini sebagai tepat berkebun, sebagai tempat menghidupi anak istri kami,”
Kami menolak pemasangan pal HPK, karena tanah kami Sebagai warisan leluhur kami yang akan kami berikan kepada anak cucu kami dikemudian hari. Sekali lagi kami tegaskan, kami menolak dan menolak pemasangan Pal Hutan produksi Konservasi (HPK)di area tanah kami.” Tutupnya.
