JURNALISUTAMA.COM, Malteng – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilkada Maluku Tengah 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 2, Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam.
Putusan perkara nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dibacakan dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan di ruang sidang pleno gedung 1 Mahkamah konsitusi jakarta, pada Rabu (5/2/2025). Dini hari.
Dalam pokok permohonan, kami menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK, Suhartoyo yang didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra dan tujuh hakim konstitusi lainnya.
Alasan utama penolakan adalah karena gugatan tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 158 UU Pilkada. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum.
“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan atau tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” Ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.
Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.
Hasil Pilkada Malteng paslon nomor urut 1 Mirati Dewaningsih–Dani Nirahua memperoleh 30.360 suara, Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam mendapatkan 50.149 suara.
Ada juga paslon nomor urut 3 Andi Munaswir–Tina Tetelepta 54.192 suara, dan paslon nomor urut 4, Zulkarnain Awat–Mario Lawalata memperoleh 57.988 suara. Total suara sah di Pilkada Maluku Tengah yang di selenggarakan pada tahun 2024 lalu sebanyak 192.689 suara.
Dengan selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait (Zulkarnain-Mario) jauh di atas ambang batas sengketa suara 2 persen, Mahkamah konsitusi menilai tidak ada dasar yang kuat untuk mengabulkan gugatan yang diajukan.
Pemohon dalam dalilnya menyebutkan selisih suara tersebut terjadi akibat adanya keterlibatan Pj. Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa yang mendukung dan memenangkan Paslon Zulkarnain atau Ozan Awat–Mario Lawalata.
Hal ini menurut Pemohon telah direncanakan sejak pembentukan Tim Relawan Malteng Bangkit pada Mei 2024 dan Rakib Sahubawa sebagai Dewan Pembina dalam kemenangan paslon nomor urut 1.
Keterlibatan para ASN ini dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c UU 16/2010.
Bahkan Rakib Sahubawa yang menjabat sebagai penjabat bupati melakukan penggantian enam camat dan dua sekretaris kecamatan pada 28 Oktober 2024 lalu atau tepat 30 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan kepala daerah di kabupaten maluku tengah .
Terhadap dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah memerintahkan KPU Maluku Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 29 TPS yang tersebar dari 10 negeri dan 3 kecamatan tersebut.
Pasca setelah pembacaan putusan sela (dismissal) PHPU Kepala Daerah, semua pendukung dan simpatisan yang berjuang untuk kemenangan Ozan-Mario menggelar konvoi di ibu kota kabupaten Maluku Tengah, Masohi, pada Rabu malam dini hari.
Mereka menggunakan kendaraan roda dua melintasi ruas-ruas jalan utama dari dalam kota masohi hingga luar kota Masohi yang menandakan kegembiraan dengan meneriakkan nama Ozan – Mario dan juga nomor urut paslon, “hidup nomor satu, hidup”. Teriak para pendukung paslon Nomor urut 01 Malteng.
