Money Politik Di Desa Mornaten Desa Kamal, Abdul Rauf Latulumina DKK Di Laporkan Ke Gakumdu SBB
JURNALISUTAMA.COM,Taniwel SBB, Aksi Money Politik yang dilakukan oleh Tim Kandidat Paslon Asri Arman – Selvinus Kainama, Abdur Rauf Latulumina Wakil Ketua DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kawan – kawan akhirnya bermuara di Gakumdu Kab. SBB.(02/12/2024).Hari ini saya datangi Bawaslu Kab. SBB untuk melaporkan temuan Pelanggaran money politik di Pilkada Bupati/wakil bupati 27 November 2024 terkait Aksi bagi – bagi uang kepada 132 orang masyarakat Desa Mornateng, Kecamatan taniwel dan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat.
Laporan ini dibuat berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses investigasi, yang mana provesi Saya Sebagai Wartawan dan Penanggung jawab salah satu media Saiber.
Berdasarkan pengakuan dari Kace Siay, Warga Desa Mornaten, salah satu tim Asri Arman yang didatangi oleh media ini mengakui bahwa aliran Uang sejumlah Rp.23.000.000. tersebut bersumber dari Asri Arman, Calon Bupati Nomor Urut : 02 yang di distribusikan oleh Abdul Rauf Latulumamima, Wakil Ketua DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional Kab. SBB yang merupakan Partai Koalisi Paslon Nomor Urut : 02, yang selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada Kace Siay untuk di bagi – bagikan kepada 132 pengguna hak Pilih dengan Besaran uang Per Orang Rp.50.000 di Masa tenang atau Satu hari sebelum Pungut hitung Pilkada di Desa Mornaten Kec. Taniwel Kab. SBB.
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada Pasal : 73 yang berbunyi :
(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi
penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dị-
maksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi
dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan
calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan peng
adilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik
Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang đengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
Kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun
tidak langsung untuk :
a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak
pilih;
b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga
mengakibatkan suara tidak sah; dan
c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak
memilih calon tertentu.
(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
Sesuai dengan Pantauan dan perkembangan lapangan yang terjadi dalam tubuh Bawaslu, diduga kuat Persoalan Pelanggaran baik itu pidana maupun Administrasi ada unsur kesengajaan untuk tidak memproses laporan masyarakat maupun informasi baik melalui media sosial maupun pemberitaan media masa.
“Saya sudah mencium bau amisnya Permainan kotor dari pihak – pihak tertentu yang terlibat langsung dalam kasus money politik ini, bahkan sudah ada indikasi atau gelagat tidak baik dari oknum atau Pihak penyelenggara dan Bawaslu yang diduga berinisiatif untuk mempengaruhi pelanggaran ini demi kepentingan tertentu”. Ujar Risaputty.
“Saya berharap laporan yang di masukan ini dapat ditindak lanjuti dengan serius oleh pihak Bawaslu Kab. SBB, Demi menegakan prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Negara Republik Indonesia” Tutup Direktur.(Red)**
