Menjelang Ujung Tanduk Pilkada, 27-November-2024
JURNALISUTAMA.COM,- Negara Telah sampai pada titik tertekan dengan isu pilkada yang memanas, siapa yang akan menang di kotak suara dari berbagai daerah. Dalam beberapa hari kedekatan dengan 27 November Negara sudah mengambil posisi pada taraf minggu tenang.
Dari pelbagai paslon calgub dan calbub setiap provinsi dan daerah akan bertarung senam jantung dalam pemilihan yang akan datang. Siapa yang manang? Tidak ada yang bisa memprediksi secara ajek. Dan setelah menang apakah fisi misi seseorang politisi dapat di percaya, mungkin ini sebagai ilmu buta.
Kenapa saya katakan ini Sebagai ilmu buta, sebab peramal akan datang saat serangan fajar diufuk ketukan pintu rumah. Peramal tak berwujud manusia bisa saja iblis atau uang merah-merah. Wah, apakah wacana serangan fajar ini benar adanya? entahlah! Mungkin yang kita kenal dengan money politik itu akan benar-benar menyambar kesucian hati nurani masyarakat dalam memilih pemimpin.
Dalam pilkada kali ini setiap provisi memiliki pengawalan ketat agar tidak kecurangan. Maka harusnya pemerintah menggarap setiap pengawas dengan nilai kesadaran diri yang berjalan di atas kemaslahatan umat. Saya fikir ketika politik secara kacamata besar indonesia sudah terlalu marak dengan adanya campur tangan atau hasutan yang membuat orang berbalik pada pilihan hati mereka. Sudah pasti kedepan negara dengan dalil demokrasi akan hancur.
Bagaimana Negara akan maju kalau para tipu muslihat masih saja berkeliaran dan bermain peta money politik di Negara ini, kesejahteraan rakyat akan menjadi ritual-ritual yang selalu di perbincangkan di setiap kampanye paslon.
Bagaimana mau merubahnya kalau hal ini sudah terlalu dekat dengan batin dan kebutuhan manusia, serangan fajar tak lagi asing, semisal saja “Seseorang ibu rumah tangga dengan kebutuhan ekonomi yang begitu rendah dan ia memiliki seseorang anak namun tak ada cukup uang membeli susu.
sudah pasti saat serangan fajar itu ada maka ia akan berbelok hati dari pilihnya.” Lantas apa setiap komisi pemilihan umum (KPU), dan juga para paslon membuat dialog publik, kampanye dan talk show tidak lagi penting untuk di cerna sebab tak terjadi di lingkungan masyarakat rendah atau kelas bawah.
(Kabiro provinsi: A.K.IPA)**
