KPU Maluku Dicurigai Tak Netral, Ancaman bagi Pemilu Bersih
JURNALISUTAMA.COM,Ambon, – 25 November 2024 – Kecurigaan serius menghantam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku, melalui Formature Poyo Sohilauw, mencurigai adanya keberpihakan KPU terhadap salah satu kandidat pada Pilkada serentak hari ini. Kekhawatiran ini diungkapkan dalam pernyataan tegas yang dirilis hari ini.
“Kami melihat sejumlah keputusan KPU yang menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen mereka menjaga netralitas. Jika benar ada keberpihakan, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya besar,” ujar Sohilauw dengan nada keras.
Sohilauw menyoroti kebijakan teknis dan pola komunikasi KPU yang belakangan dianggap tidak transparan serta berpotensi menguntungkan pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa KPU, sebagai lembaga yang dipercaya mengawal demokrasi, seharusnya berdiri netral di atas semua kepentingan politik.
“KPU adalah benteng demokrasi. Jika integritasnya tercemar, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada proses pemilu. Kami tidak akan tinggal diam jika ada bukti nyata keberpihakan,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Sohilauw juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera memperketat pengawasan terhadap KPU. Audit menyeluruh diminta terhadap seluruh tahapan pemilu guna memastikan proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan kejujuran.
“Kami mendesak Bawaslu bertindak cepat. Jangan sampai KPU memicu konflik sosial akibat pelanggaran yang terkesan dibiarkan,” tegasnya lagi dalam konfirmasi wartawan media ini melalui via whatsapp
BADKO HMI Maluku menyatakan akan menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat untuk mengawal netralitas penyelenggaraan Pemilu. Mereka juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang memiliki bukti terkait potensi kecurangan.
“Kami akan pastikan Pemilu di Maluku bebas dari intervensi dan sepenuhnya demi kepentingan rakyat,” ujar Sohilauw. Jika tuduhan keberpihakan ini terbukti benar, pihaknya tidak akan ragu untuk menggerakkan aksi besar-besaran demi mempertahankan demokrasi yang sehat di Maluku.
Lebih lanjut, Sohilauw juga menyinggung anggaran sebesar Rp187 miliar yang dialokasikan untuk Pemilu berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Maluku dan Pemerintah Daerah. Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
“Kami minta BPK selalu sigap mengaudit dana sebesar itu. Jangan sampai ada penyalahgunaan yang justru mencoreng Pemilu ini,” tutup Sohilauw.
Kecurigaan serius ini tentu menjadi pukulan besar bagi KPU Provinsi Maluku yang kini harus menjawab tantangan mempertahankan integritasnya di mata publik. Dengan situasi memanas, apakah KPU mampu meredakan krisis ini? Hanya waktu yang bisa menjawab.**
Kabiro provinsi (A.K.IPA)
