Forum Pemuda SBT, Mendesak Polda Maluku Periksa Insun Sangadji, Atas Dugaan Korupsi Dana pendidikan 1,64.M.
JURNALISUTAMA.COM, Polda Maluku, -Aliansi mahasiswa seram bagian timur ( SBT) dan para alumni melakukan demonstrasi di depan gedung Direktorat reserse kriminal khusus polda Maluku pada jum’at 22, November, 2024.
Dalam bentuk melapor kasus korupsi dana alokasi pendidikan di Maluku dengan total anggaran 7,9 Milyar Yang digelapkan oleh Insun sangaji sebagai kepala dinas pendidikan provinsi maluku. Hal ini harus di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian sebagai instansi penegak hukum negara. Sebab kasus ini telah menjadi perhatian publik dan menjadi pembahasan diruang kopi dan ruang-ruang kelas masyarakat.
Fadel Rumangkat sebagai ketua forum aksi demonstrasi tersebut menyampaikan bahwa ” Dengan adanya tuntutan ini, kepolisian harus membuat satgas untuk langsung turun ketempat kejadian. Karena ini mengenai pendidikan. Karena untuk menjadi Polisi, pengacara dan lain-lain harus melalui dengan tahap pendidikan”. Ujarnya.
Ada juga yang di sampaikan Rumangkat bahwa,” Selain di lapornya Insun Sangadji sebagai kepala dinas pendidikan, ada juga kontraktor yang menangani pembangunan sekolah tersebut dan juga pejabat pembuat komitmen atau PPK. Untuk di periksa oleh pihak kepolisian atas dugaan dana korupsi tersebut”. Pintanya.
Setelan forum masyarakat Seram Bagian Timur melakukan aksi demonstrasi beberapa lamanya didepan polda maluku, Akhirnya polda maluku menerima atau menanggapi laporan tesebut dan memanggil beberapa orang demonstran, untuk lakukan pembahasan lebih lanjut diruangan Subdit Tipikor Ditreskrimsus polda maluku.
Iptu darwis sebagai yang mewakili kasubid polda Maluku menjelaskan bahwa “Terkait dengan bapak dong pung aduan atau punya pelaporan ini katong Ditreskrimsus tetap dukung bapak dong punya aduan.
Untuk sama-sama melawan tidak pidana korupsi yang ada bukan hanya dari KPK, kejaksaan dan kepolisan tapi katong (kita) semua Elemen harus dukung dalam pemberantasan korupsi .” Tangkasnya.
Darwis sendiri juga menjelaskan bahwa ketika di laporkan harus ada bukti yang akurat, sebab ketika bapak dong membuat investigasi pasti ada batasannya, karena secara tupoksi tidak bisa secara langsung. Ujar Iptu darwin dalam pertemuan tersebut.(Kepala biro provinsi maluku ( A,K.IPA).
