JURNALISUTAMA.COM,SBB,- Salah satu oknum ASN, La Ramli, Warga Dusun Talaga Desa Piru, Kec.Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat di duga melakukan bisnis BBM Nelayan Bersubsidi secara ilegal.(08/11/2023).
Oknum ASN yang bertugas Sebagai Guru di Daerah Huamual Belakang ini melakukan transaksi kerja sama Jual Beli BBM Bersubsidi dengan Eki Salah Satu Terduga Pelaku Penyelundup BBM Nelayan Bersubsidi dalam jumlah yang Cukup Besar, yaitu dalam 1 kali transaksi La Ramli membeli BBM Subsidi sebanyak 5.000 Liter atau Satu Tangki Mobil dengan Harga Per Liter sebesar Rp.11.500.
Dari hasil investigasi Wartawan Media ini, La Ramli, tidak memiliki ijin Pangkalan BBM Nelayan.
Namun Istrinya saat dimintai keterangan menepis bahwa Usaha Suaminya ini ada ijinnya dan atas nama La Ramli, namun saat diminta untuk menunjukan ijin tersebut, Wa Peta istri dari La Ramli ini menyampaikan bahwa Ijin tersebut disimpan oleh suaminya.
“Katong (Kami) Pung ijin ada, akang ada di Bapak, Beliau masih ditempat tugas, katong (kami) biasa beli Pertalite dari Eki itu langsung 1 tengki mobil dan sudah 3 tengki banyaknya katong beli BBM Nelayan Dengan Harga Rp.11.5000 Per liter “. Ujar Wa peta istrinya.
Berdasarkan Data yang dihimpun oleh wartawan media wartawan media ini, Perusahan yang legal untuk menyalurkan BBM Bersubsidi milik Nelayan ini adalah PT. Rio Anugrah.
PT. Rio Anugrah inilah yang bertugas untuk mensuplai BBM kepada dua pangkalan khusus BBM Nelayan yang berijin yaitu :
1. Pangkalan BBM Farly Mandiri, dengan pengelolanya adalah La Hadiran di Desa Kairatu
2. Pangkalan BBM Delisgio Bersaudara, yang pengelolanya adalah Noviyanti Sastrowidigdo di Desa Kawa.
Sedangkan untuk La Ramli, Oknum ASN ini tidak memiliki ijin Pangkalan atau Penyalur BBM Nelayan jenis Pertalite Bersubsidi di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Berdasarkan hasil temuan ini, Wartawan Media Jurnalis Utama Beserta Tim hukumnya Akan Melaporkan Aksi Penyelundupan BBM Bersubsidi Jenis Pertalite milik Nelayan ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk di tindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Berlaku.(Red)
