JURNALISUTAMA.COM,SBB,- Sahrir A Mahulette,SE Kembali menipu SH, Pemilik Usaha Rumah Makan “LESTARI” di Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat.(31/10/2024).
Aksi Penipuan ini terjadi saat Persoalan Hutang Piutang yang di lakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan cara berhutang kepada pemilik rumah makan Lestari
Proses Hutang piutang makanan dan minuman sudah beberapa Tahun lalu saat Jaafar Lessy Menjabat Sebagai Sekwan DPRD SBB dan Rani sebagai Bendahara.
Namun Hutang tersebut tidak di bayarkan, mulai dari Jaafar Lessy diganti oleh Umaya Patty sebagai sekwan DPRD, Dimasa Umaya Patty Menjabat pun juga Hutang Makan minum tersebut tidak kunjung di bayar juga.
Sampai akhirnya Persoalan Hutang Piutang ini dibawah keranah hukum di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu SBB dengan Nomor : 1/dt G.S/2024/PN. Drh. yang diselesaikan dalam putusan sidang mediasi yang mana Sekretariat DPRD diwajibkan melunasi Hutang Makan Minum tersebut dengan mencicil.
Proses pelunasan hutang dengan cara mencicil ini berjalan lancar selama 3 bulan Pada saat Umaya Patty Masih Menjadi Sekwan DPRD, Namun Setelah Umaya Patty diganti Oleh Sahrir Mahulette, Proses cicilan berlanjut tidak lagi di lakukan oleh Sekwan DPRD yang baru ini dengan alasan tidak ada Anggaran, serta alasan lainnya yang sengaja dibuat – buat.
Kapada Media ini, Ali Kuasa Hukum Hehanussa mengaku bahwa sejak Mahulette menjadi Sekwan DPRD Cicilan Hutang Makan Minum DPRD sudah tidak di cicil dan ini sudah memasuki bulan ke lima.
“Sesuai Kesepakatan di Pengadilan Negeri, Sekretariat DPRD SBB harus mencicil Hutangnya Setiap Bulan, namun ini sudah memasuki Lima Bulan. Sekretariat DPRD, dalam hal ini Pak Mahulette sudah menandatangani Perjanjian Pelunasan Hutang Pada Tanggal 25 0ktober 2024 bahwa paling lambat akhir bulan ini Sekwan akan melunasi tunggakan hutang tersebut”.Ujar Ali.
Lanjutnya, sampai dengan Hari ini Mahulette tidak kunjung memiliki niat yang baik untuk memenuhi janjinya, sesuai dengan hasil kesepakatan dan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 1/dt G.S/2024/PN.Drh. Padahal Sesuai Perjanjian khusus dalam Pasal 4 Poin Perjanjian Sekwan DPRD harus membayar Cicilan yang tertunda sebesar Rp 114.113.000 (seratus empat belas juta seratus tiga belas ribu rupiah upiah) secara tunai di akhir bulan Oktober 2024;
Bahwa Pihak Termohon Eksekusi akan menyerahkan uang Pembayaran hutangnya sebesar Rp.114.130.000 (seratus empat belas juta seratus tiga belas ribu rupiah) melalui Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Kepada Pihak Pemohon Eksekusi.(Red).
