JURNALISUTAMA.COM, SBB,- Perhimpunan Mahasiswa Nusa Ina (Permanusa) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku mendesak agar Bendahara Dewan Sekretariat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Rani Tomia segera diperiksa oleh Kejati Maluku terkait dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB tahun anggaran (TA) 2021. Ambon, 05/08/2026
Dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD SBB tahun anggaran 2021, memang telah dilaporkan dan ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB, namun Permanusa menilai penanganannya terlihat lambat dan jalan ditempat, karena itu Permanusa menggelar aksi demonstrasi agar Kejati Maluku bergerak lakukan pemeriksaan terhadap Rani Tomia yang diduga ikut terlibat dalam dugaan korupsi SPPD fiktif Rp.2 miliar. ujar adly korlap
setelah berorasi didepan kantor Kajati Maluku, Permanusa diterima audiens oleh pihak Kejati Maluku, dan menyarankan laporan serta tuntutan mereka terkait dugaan korupsi SPPD fiktif dan juga dugaan ikut mengelola anggaran makan minum Bupati dan Wakil Bupati SBB.
“Kita beraudiensi dengan Kejati Maluku dan melaporkan dugaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD SBB tahun anggaran 2021, pihak Kejati Maluku membenarkan bahwa ada dugaan korupsi SPPD fiktif tahun anggaran 2021 dan yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan Kejari SBB”. sambung Adly
”dari hasil audiens, Kejati Maluku mengaku akan meminta Kejari SBB agar proses pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD SBB tahun anggaran 2021 dipercepat”. jelas adly
Permanusa juga, dalam aksi demonstrasi menekankan agar kekayaan Rani Tomia di laporkan ke KPK, dan mendesak APH Periksa Rani Tomia soal dugaan keterlibatan ikut mengelola makan minum Bupati dan Wakil Bupati SBB.(Red)
