JURNALISUTAMA.COM, MALUKU,-Selasa, 4 Agustus 2026 – Sejumlah warga Negeri Gah menyoroti minimnya realisasi program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa selama periode 2022 hingga 2025. Mereka menilai belum terlihat program yang secara nyata berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi maupun keterampilan masyarakat.
Keluhan tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda Negeri Gah, Asrul Rumadanama. Menurutnya, setiap pencairan Dana Desa terdapat alokasi anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat, termasuk sektor pertanian dan perikanan. Namun, ia mengklaim program tersebut tidak pernah direalisasikan di lapangan.
“Asrul Rumadanama mengatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir masyarakat tidak melihat adanya pelaksanaan program pemberdayaan sebagaimana tercantum dalam anggaran. Ia berharap pemerintah desa memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran tersebut.”
Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa di Negeri Gah serta meminta klarifikasi dari Raja Negeri Gah, Abd Latif Lausiry. Menurutnya, apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak berwenang, masyarakat berencana menyampaikan aspirasi melalui aksi di Kejaksaan Tinggi Maluku.
Menurut Asrul, tidak adanya program pemberdayaan berdampak pada meningkatnya pengangguran usia muda, sulit berkembangnya UMKM karena minim pelatihan dan pendampingan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.
Selain itu, Asrul juga menyoroti pengelolaan sektor wisata desa. Ia menyatakan bahwa pemuda telah beberapa kali mengusulkan kegiatan untuk mengembangkan potensi wisata Negeri Gah, namun usulan tersebut tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah desa.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2019 pemuda pernah melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp15 juta. Namun, menurut pengakuannya, dana yang diterima hanya Rp13 juta dengan janji kekurangan Rp2 juta akan ditambahkan kemudian.
Lebih lanjut, Asrul mengklaim bahwa dokumentasi kegiatan pemuda tahun 2019 diduga kembali digunakan dalam laporan pertanggungjawaban pada tahun-tahun berikutnya, meskipun kegiatan yang diusulkan setelah 2019 tidak terlaksana. Klaim tersebut hingga kini belum mendapatkan tanggapan dari pihak Pemerintah Negeri Gah dan belum ada hasil pemeriksaan resmi dari aparat yang berwenang.
Hingga berita ini disusun, Raja Negeri Gah, Abd Latif Lausiry, belum memberikan keterangan atau tanggapan atas berbagai pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab apabila yang bersangkutan ingin memberikan klarifikasi. (Red)
