JURNALISUTAMA.COM, AMBON,– Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN A.M Sangadji Ambon secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon untuk mengusut tuntas dugaan kasus mark up (penggelembungan dana) di PT Bank Maluku-Maluku Utara (BM-MU).[01/11/2025]
Dukungan ini difokuskan pada penyelidikan proyek pengadaan pakaian seragam pegawai tahun anggaran 2020-2021, yang diduga melibatkan total anggaran senilai Rp 17 Miliar.
Ketua PMII Komisariat UIN A.M Sangadji Ambon, Yuunuzs Watngieel, menyatakan bahwa praktik mark up adalah masalah serius yang mengancam stabilitas keuangan negara dan harus diberantas tanpa pandang bulu.
“Masalah mark up atau penggelembungan dana, di mana terjadi pembengkakan estimasi anggaran yang tidak sesuai dengan keperluan semestinya, akan berefek langsung pada keuangan negara. Maka, sudah sepatutnya ini diberantas,” tegas Yuunuzs.
Menurutnya, jika kasus ini tidak ditangani dengan serius, dampaknya akan sangat merugikan perekonomian daerah Maluku dan negara secara umum.
“Kalau tidak diberantas, praktik semacam ini akan berdampak pada kestabilan keuangan dan ekonomi Maluku. Ini akan menyebabkan inefisiensi anggaran dan berpotensi memicu kenaikan harga barang yang tidak terkontrol,” lanjutnya.
PMII UIN A.M Sangadji Ambon berharap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dapat menyelesaikan dugaan ini secara profesional dan transparan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Yuunuzs menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum ini untuk memastikan tidak ada intervensi yang mencederai rasa keadilan.
“Kami akan terus mengawal masalah ini dan memperbarui perkembangannya. Jika saja terjadi politisasi terhadap masalah ini, maka kami PMII Komisariat UIN AMSA akan melaksanakan gelombang demonstrasi,” ancamnya.
Ia menambahkan bahwa gerakan ini akan menjadi bentuk kontrol sosial dan perpanjangan tangan publik untuk mengawasi kinerja aparat.
“Kami akan menjadi perpanjangan mata dan telinga rakyat untuk pemerintahan, baik di tingkat pusat di bawah kepemimpinan Prabowo/Gibran maupun di daerah, demi memberantas tindak pidana dan para aktor yang dengan sengaja dilindungi di Maluku dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” tutupnya.(JU.YM)
Narahubung:
Yuunuzs Watngieel
Ketua PMII Komisariat UIN A.M Sangadji Ambon
