JURNALISUTAMA.COM, Jakarta, 1 Oktober 2025 — Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap Tom Lembong dalam perkara korupsi impor gula telah melalui jalur peradilan yang sah, terbukti di pengadilan, dan selesai secara hukum (pro justisia).
Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Jaksa Agung, Barita Simanjuntak, yang juga dikenal sebagai Ketua Komjak RI periode 2019–2024, dalam wawancara eksklusif bersama kanal YouTube Keadilan TV.
Barita menjelaskan, putusan hakim telah menyatakan Tom Lembong secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan vonis 4,5 tahun penjara. Putusan tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya di persidangan.
“Dalam negara hukum, yang menentukan seseorang bersalah atau tidak adalah putusan peradilan. Dan terhadap Tom Lembong, hakim telah menyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Artinya, jaksa sudah berhasil membuktikan dakwaannya,” ujar Barita Simanjuntak.
Lebih lanjut, Barita menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan standar profesionalitas dan kinerja kejaksaan. Menurutnya, bagi seorang jaksa, keberhasilan membuktikan dakwaan hingga diputus hakim merupakan ukuran nyata dari kerja keras dan tanggung jawab profesi.
“Tidak ada jaksa yang asal-asalan membuat dakwaan. Setiap dakwaan harus bisa dibuktikan di persidangan. Dan terbuktinya dakwaan itu adalah standar kinerja seorang jaksa,”tegasnya.
Terkait dengan abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong, Barita menekankan bahwa hal itu merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang bersifat subjektif dan tidak dapat dicampuri oleh lembaga penegak hukum lain.
“Bahwa ada abolisi, itu adalah kewenangan konstitusional Presiden. Ketika hak prerogatif Presiden muncul, maka kewenangan pro justisia kejaksaan berhenti. Itu adalah anugerah Presiden, dan tidak bisa dipertentangkan karena Undang-Undang Dasar telah memberikan kewenangan tersebut,” jelas Barita
Dengan demikian, proses hukum terhadap Tom Lembong secara yuridis telah selesai dan terbukti benar adanya, sementara pemberian abolisi merupakan aspek terpisah yang sepenuhnya berada dalam domain kewenangan Presiden. Abolisi tidak menghapus fakta hukum yang telah dinyatakan sah melalui putusan pengadilan.
Kejaksaan Agung RI menegaskan, kasus ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis pembuktian. Ke depan, kejaksaan akan terus menindaklanjuti pihak-pihak lain yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus impor gula maupun perkara lainnya.(Red)
