JURNALISUTAMA.COM, SBB,- Polimik dan saling klaim yang terjadi antara masyarakat Pelita Jaya dan PT. Space Island Maluku(PT. SIM) memasuki babak baru.(01/08/2025).
Setelah bertahun-tahun terjadi konflik agraria yang mengakibatkan tersendatnya pekerjaan pembokaran lahan perkebunan akibat konflik yang berkepanjangan antara pihak keluarga oulzeksi, Masyarakat Dusun Pelita Jaya, maupun PT. SIM yang berinvestasi di petuanan Negeri Kawa, kini mengalami titik temu serta memasuki babak baru, setelah DPRD, PEMDA, Keluarga Oulzeksi, dan PT. SIM serta Masyarakat Pelita Jaya, Pulau Osi dan Resetlement melakukan on the spot, atau peninjauan lokasi yang menjadi titik konflik.
Yang sebelumnya dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kab. SBB pada tanggal 28-29 Juli 2025, di sepakati bahwa untuk menyelesaikan masalah Sengketa Agraria maka pihak-pihak terkait serta Pemerintah Daerah dan DPRD harus melakukan peninjauan lokasi di mana terjadinya konflik yang merugikan berbagai pihak.
Setelah melakukan on the spot, Yani Hakim, Anggota DPRD Kab. SBB dari partai PPP menyatakan bahwa, dalam peninjauan lokasi serta penjelasannya pihak-pihak yang bersengketa maka tidak ada masalah.
“Area yang dikontrakan sebanyak 100 hektar oleh Keluarga Oulzeksi kepada PT. SIM adalah bukan di Daerah Mumul, tetapi di Daerah Waiputi seperti yang di tunjuk oleh kedua belah pihak, kami juga masih menunggu hasil dari BPN serta Pihak Kehutanan yang turut melakukan on the spot apakah area yang di kontrakan masuk dalam ijin usaha perkebunan PT. SIM atau tidak, hari rabu depan baru kita dapatkan hasil resmi dari pihak terkait”. Ujar Hakim.
“Jadi sesuai dengan hasil peninjauan lokasi, sudah sangat jelas, hakim berharap dalam investasi PT. SIM maupun Investasi yang akan masuk dapat membangun komunikasi yang baik dengan Masyarakat, serta Pemerintah Daerah agar peristiwa seperti ini tidak terjadi, karna dapat merugikan baik Masyarakat, Investor maupun Pemerintah Daerah”. Lanjutnya. (Red)
