JURNALISUTAMA.COM, SBB, – Isue yang menyebabkan pemalangan jalan secara massal dan bersamaan oleh masyarakat tiga Negeri sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan terhadap Bupati Kab.Seram Bagian Barat, Ir.Asri Arman atas Surat Penangguhan sementara Pembongkaran lahan pertanian Pisang Abaca Oleh PT.Space Island Maluku, di Area bermasalah yang berdampak pada dirumahkannya Karyawan PT. SIM asal tiga desa tersebut rupanya tidak berdasar. (29/07/2025).
Akibat Isue yang menyesatkan ini, Masyarakat tiga Negeri diantaranya Negeri Hatusua, Nurue dan Kawa yang masyarakatnya bekerja sebagai kariawan Perkebunan tersebut kelakukan pemalangan jalan raya lintas seram secara bersamaan selama kurang lebih Delapan Jam pada Sabtu,26 Juli 2025 Kemarin, setelah dikabarkan kalau Perusahaan PT.SIM, tempat dimana mereka bekerja sebagai karyawan telah merumahkan 425 karyawan debagai dampak dari sengketa wilayah Perkebunan abtara masyarakat dusun Pelita jaya, Pulau Osi dan Resetlement Negeri Eti yang bersengketa dengan Negeri Kawa yang berdampak pada penangguhan sementara pekerjaan pembongkaran lahan Perkebunan Pisang Abaca oleh PT. SIM di area bermasalah.
Penyataan ini disampaikan langsung oleh Pihak magemend PT.SIM Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama DPRD Kab.SBB yang dihadiri oleh Pihak PT.SIM Pemda SBB serta Pihak – Pihak terkat.
“Kami tidak merumahkan Karyawan sebagai dampak dari surat Bupati, hal ini sudah kami lakukan sejak bulan Desember 2024 lalu, untuk efisiensi pekerjaan terpaksa kami rumahkan sebagian karyawan karena kontrak kerja telah selesai dan ada juga yang mengundurkan diri, kami juga sedang memproses pesangon bagi karyawan yang masa kontraknya telah selesai, jadi tidak benar kalau kami merumahkan karyawan”. Ujar Eko Salah satu Penanggung jawab perusahaan.
Terkait masalah sengketa lahan, Pj. Negeri Eti, Hermanus Tuheteru di depan pemerintah daerah dan DPRD, dirinya menyampaikan bahwa batas wilayah negeri eti dan negeri kawa adanya di air waitoso dusun mumul dirinya menegaskan kepada pihak – pihak yang tidak menerima keputusan pemerintah negeri eti, silahkan menempuh jalur hukum.
” Saya tegaskan bahwa batas wilayah negeri Eti ada di kali waitoso jadi kalau ada pihak – pihak yang tidak senang atau tidak terima silahkan tempuh jalur hukum”. Tegas Tuhuteru.
Terlait persoalan sengketa wilayah maupun kepemilikan hak, pertemuan akan dilanjutkan pada hari rabu,30 Juli 2025 di gedung DPRD untuk mencari solusi serta jalan keluar. (Red)
