Kunjungan Gibran Yang Sesungguhnya Adalah Mengawasi Eksploitasi SDA Papua, HAM Hanya Topeng Bagi Korporat.
Oleh : Akia Wenda
Ketua Departemen Pemuda Baptis West Papua
JURNALISUTAMA.COM, Wamena,- Eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Papua telah menjadi wajah nyata penindasan struktural selama lebih dari lima dekade. Di balik narasi pembangunan, hak asasi manusia (HAM) sering kali dijadikan kedok untuk menutupi praktik perampasan tanah ulayat, pengabaian terhadap masyarakat adat, dan pembiaran terhadap konflik bersenjata yang menelan korban dari berbagai pihak.
Papua dikenal sebagai wilayah dengan potensi kekayaan alam luar biasa—emas, tembaga, kayu, dan minyak bumi. Namun, kekayaan ini tak serta-merta membawa kesejahteraan. Sejak era Orde Baru, berbagai proyek besar seperti tambang Freeport, program MIFEE, dan perkebunan kelapa sawit telah mengusik keberlangsungan hidup masyarakat adat. Tanah-tanah ulayat diambil secara sepihak, hutan dirusak, dan sungai tercemar. Banyak warga lokal dipinggirkan dari proses pembangunan yang seharusnya melibatkan mereka sebagai subjek utama.
HAM Hanya Kedok
Konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB bukan sekadar soal separatisme. Menurut analisis berbagai lembaga lokal, akar konflik di Papua berkaitan dengan marginalisasi politik, diskriminasi budaya, pelanggaran HAM, serta ketimpangan ekonomi. Pendekatan militeristik bukan solusi, justru melanggengkan ketakutan, trauma kolektif, dan pemutusan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di daerah konflik.
Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, eskalasi pertambangan ilegal semakin mengkhawatirkan. Alih-alih diberantas, praktik ini justru mendapat legitimasi tidak langsung melalui jaringan kekuasaan. Para jenderal purnawirawan dan pejabat kementerian khususnya Badan Geologi dan BPESD diduga terlibat dalam aliran izin dan penguasaan wilayah tambang. Dalam beberapa kasus, tambang ilegal beroperasi di kawasan konservasi dan tanah adat tanpa persetujuan masyarakat lokal.
“Dalam lima tahun terakhir, ratusan warga sipil—baik Papua maupun non-Papua—menjadi korban konflik bersenjata. Guru, tenaga kesehatan, pekerja tambang, hingga anak-anak turut menjadi korban kekerasan. Di sisi lain, pejuang TPNPB dan aparat TNI/Polri juga mengalami kehilangan nyawa. Sayangnya, tidak ada mekanisme transparan untuk investigasi dan akuntabilitas terhadap kematian-kematian ini”.Jelas Wenda
Pemekaran wilayah, pembangunan infrastruktur, dan alokasi anggaran besar sering kali bukan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan membuka akses investasi. Politik menjadi alat untuk menjamin kepentingan korporasi, bukan sebagai sarana penyelesaian akar persoalan Papua. Isu HAM, identitas budaya, dan kedaulatan masyarakat adat tidak pernah dijadikan titik awal kebijakan.
Kehadiran Wakil Presiden Gibran di Papua harus dilihat lebih dari sekadar kunjungan simbolis. Ia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendorong penyelesaian komprehensif. Jika serius, maka dialog inklusif antara pihak pro-Papua Merdeka dan Pemerintah Indonesia harus difasilitasi, dengan mediasi pihak ketiga seperti PBB. Mengizinkan wartawan asing meliput situasi HAM di Papua adalah langkah strategis untuk membangun transparansi.
Ketua Departemen Pemuda Baptis West Papua menyatakan:
“Kami bukan objek pembangunan, kami adalah pemilik tanah ini. Kami tidak butuh pencitraan, tapi keadilan. Biarkan kami bicara, dan dunia mendengar.” Ujar Wenda
Rekomendasi
Dirinya juga mengusulkan Beberapa Poin Rekomendasi diantaranya:
– Fasilitasi dialog damai yang adil dan setara, melibatkan semua pihak.
– Terapkan transparansi penuh dalam pengelolaan SDA dan perizinan tambang.
– Akhiri pendekatan militer, dan prioritaskan pendekatan kemanusiaan.
– Libatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
– Izinkan wartawan independen meliput secara bebas, demi informasi yang tidak bias.(Red)
