JURNALISUTAMA.COM, Ambon – Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ambon, Yusran Marasabessy, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk memeriksa Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya sejumlah proyek pembangunan jalan yang diduga mangkrak atau mandek di beberapa daerah di Maluku.
Menurut beberapa Berita di media yang ada, proyek-proyek infrastruktur jalan tersebut seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak proyek jalan yang tidak berjalan sesuai jadwal bahkan terhenti tanpa kejelasan.
“Kami meminta Kejati Maluku turun tangan dan memeriksa Kepala BPJN Maluku atas dugaan kelalaian dalam pelaksanaan proyek-proyek jalan tersebut. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegas Beritta dalam keterangannya kepada media.
Ia juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara harus ditegakkan, terutama dalam proyek-proyek strategis yang menyangkut infrastruktur dasar seperti jalan.
KNPI Kota Ambon, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan ini dan siap memberikan data-data pendukung kepada Kejati apabila diperlukan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPJN Maluku belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan pemeriksaan tersebut.(Red)
