JURNALISUTAMA.COM, Seram Bagian Barat, 7 Juni 2025 — Setelah beredar di Media, Bagian Hukum Kab. Seram Bagian Barat dalam hal ini terkait dengan informasi bahwa Masyarakat Hukum Adat Desa Saweli bakal menggugat Pemda SBB, Bupati SBB Dan Pihak Terkait, kini mulai kejang-kejang.
Hal ini terbaca saat bocoran rekaman Pejabat Kepala Desa Persiapan Saweli saat berbicara melalui panggilan telepon dengan salah satu staf bidang hukum Kab. Seram Bagian Barat.
Setelah menerima rekaman pembicaraan antara kedua orang tersebut Media ini mencoba konfirmasi kepada pengacara KMHA Marsel Maspaitella. SH, dirinya membenarkan Hal tersebut.
“Jika KMHA Desa Saweli siap untuk mambawa persoalan ini ke Meja Hijau maka selaku Pengacara KMHA, wajib Hukumnya bagi saya untuk membela apapun resikonya” Tegas Maspaitella.
Seperti yang diungkapkan dalam rekaman percakapan terlihat dan terdengar sangat jelas kalau ada kepanikan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan persoalan ini.
Pejabat Kepala Desa Saweli mempertanyakan jaminan terkait apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini sehingga Desa Persiapan Saweli gagal menjadi Desa Defenitif malah kembali menjadi Dusun, sebaliknya pihak atau oknum tersebut menyampaikan bahwa apa yang dibuatnya dia tau aturan.
” Masa marsel tau aturan lalu beta seng tau aturan bagaimana”.ujar oknum tersebut.
Sudah stop iko (ikut) dia saja nanti kalau kepeng (uang) sudah keluar baru telpon beta bilang katong (kami) sudah stengah mati (sengsara). Lanjut Oknum tersebut.
Masalah seperti ini bukan hanya terjadi saja atas desa persiapan Saweli tetapi juga terjadi bagi desa-desa lain, apalagi Negeri-negeri adat yang sudah melakukan Pilkades maka dasar hukum apa yang pemerintah daerah akan ambil sebagai dasar untuk melakukan kebijakan serta keputusan terkait dengan perubahan status Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan Perintah UU No. 4 Tahun 2014 dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 yang mana hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah Kab. Seram Bagian Barat. (Red)
