JURNALISUTAMA.COM, Seram Bagian Barat — Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Saweli di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyatakan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Daerah yang dinilai lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Hingga saat ini, KMHA Saweli belum memperoleh pengakuan resmi dari Pemda SBB. Padahal, sesuai ketentuan, pemerintah daerah seharusnya melakukan tahapan verifikasi, validasi, identifikasi, dan penetapan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya.
Marsel Maspaitella, selaku kuasa hukum KMHA Saweli, menyampaikan melalui pesan WhatsApp bahwa masyarakat adat Saweli sangat kecewa dan marah atas sikap Pemerintah Daerah dan Bupati SBB yang tidak menetapkan KMHA Saweli sejak tahun 2021.
“Kesatuan masyarakat hukum adat Saweli sangat marah, kecewa, dan geram dengan sikap Pemda SBB dan juga Bupati SBB. Kami memutuskan untuk menggugat Pihak terkait dan Bupati SBB atas tindakan melawan hukum karena tidak melakukan proses verifikasi, validasi, identifikasi, dan penetapan sebagaimana mestinya,” tegas Marsel.
Menurutnya, tindakan pembiaran ini merupakan bentuk pengabaian hak-hak masyarakat adat serta bentuk kriminalisasi terhadap eksistensi mereka sebagai negeri adat yang sah dan memiliki sejarah serta struktur adat yang jelas.
“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami sebagai negeri adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara, melalui Bupati SBB sebagai perpanjangan tangan negara di daerah,” pungkas Marsel.
Masyarakat adat Saweli kini tengah mempersiapkan langkah hukum dan berharap pemerintah segera menunjukkan komitmennya terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sesuai amanat konstitusi dan regulasi yang berlaku.(Red)
