JURNALISUTAMA.Com, AMBON– Aktivis Gerakan Pemberantasan Korupsi (GPK) Maluku mendesak Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku, Moch Iqbal Tamher, untuk segera mengevaluasi Kepala Satuan Kerja (Satker) II Seram. Desakan ini menyusul amblasnya kembali Jembatan Wai Kian di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada Senin (19/5/2025), meskipun baru dibangun pada April lalu.
Menurut aktivis GPK Maluku, Latu Keliangin, pembangunan jembatan tersebut dinilai tidak memperhatikan kualitas dan terkesan dikerjakan asal jadi.
“Kami meminta Kepala BPJN Maluku mengevaluasi Kasatker II Seram atas pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kian di SBT yang kualitasnya sangat buruk,” ujar Keliangin, Rabu (21/5/2025).
Ia menegaskan, jembatan itu merupakan akses vital bagi roda perekonomian masyarakat di wilayah SBT, sehingga pembangunan yang buruk menjadi bentuk pemborosan anggaran negara.
“Dari kajian kami, tidak ada kualitas pada proyek jalan dan jembatan yang dikerjakan Satker II. Kepala BPJN harus lebih tegas,” katanya.
Keliangin juga mengutip pernyataan mantan anggota DPRD SBT, Costansius Kolatfeka, yang menilai proyek tersebut harus dikawal ketat. Ia menambahkan, pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi di kantor BPJN Maluku pada Kamis (22/5/2025).
GPK Maluku telah menyusun sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut, di antaranya:
1. Mosi tidak percaya terhadap kinerja BPJN Maluku, khususnya Kasatker Seram.
2. Mendesak transparansi anggaran dan laporan pekerjaan jalan serta jembatan lintas Pulau Seram.
3. Mengajak seluruh aktivis dan LSM se-Maluku ikut serta dalam aksi protes terkait Jembatan Wai Kian.
4. Meminta proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek yang dinilai semrawut tersebut.
GPK Maluku berharap pemerintah pusat turun tangan dan menindaklanjuti temuan ini demi menjamin pembangunan infrastruktur yang bermutu dan tidak merugikan masyarakat.
