JURNALISUTAMA.COM, Ambon, 14 Mei 2025 — Aroma busuk korupsi yang menyeruak dari Negeri Hitumesing kian menyengat. Pemeriksaan terhadap Raja Negeri oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku memicu gelombang kecurigaan dan kemarahan publik. Salah satu pemuda Negeri Hitumesing, yang meminta identitasnya dirahasiakan, akhirnya angkat suara. Bukan sekadar komentar, ia melontarkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum.
“Kami tahu apa yang terjadi. Jangan remehkan kecerdasan dan ingatan rakyat. Kami mendesak Dirdiskrimsus Polda Maluku agar berhenti bermain aman dan mulai berpihak pada kebenaran,” tegasnya.
Ia menuding penegakan hukum di Maluku seringkali tebang pilih, apalagi jika yang diperiksa adalah tokoh adat atau kepala negeri. Menurutnya, dugaan korupsi ini tidak bisa dibiarkan tenggelam dalam ritual birokrasi dan permainan waktu.
“Kami menantang Polda Maluku untuk membuktikan bahwa hukum tidak bisa dibeli. Jangan biarkan lembaga hukum jadi alat cuci tangan elite lokal,” ujarnya.
Ia juga menuntut keterbukaan penuh kepada publik terkait hasil pemeriksaan, serta meminta jaminan perlindungan bagi para saksi dan pelapor kasus. Ia mengingatkan, rakyat bukan boneka yang bisa diam saat tanah adat mereka dirampas oleh kerakusan pejabat.
“Jika Polda Maluku gagal menindak tegas, maka bukan hanya Raja yang akan diadili rakyat, tapi juga institusi hukum itu sendiri. Ini bukan sekadar administrasi, ini pembusukan kekuasaan yang harus disapu bersih,” pungkasnya.
Diketahui, Raja Hitumesing telah menjalani pemeriksaan di Polda Maluku pada akhir Oktober 2024 terkait dugaan penyalahgunaan dana negeri. Meski proses hukum masih berjalan, publik menyoroti lambannya transparansi dan ketegasan penanganan kasus ini.
Kini, sorotan tajam tertuju pada Ditreskrimsus Polda Maluku. Rakyat menunggu, apakah hukum benar-benar hidup di negeri ini, atau telah mati di meja para elite.(Red)
