JURNALISUTAMA.com, Ambon—Sebuah video yang menampilkan sosok pria mirip Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renuat, tengah menikmati hiburan malam di sebuah kelab kawasan Jakarta, mengundang kehebohan publik dan kritik keras dari berbagai pihak.
Video berdurasi singkat itu memperlihatkan pria berjaket kulit cokelat dan bertopi hitam, diduga kuat sebagai Ahmad Yani, tengah menyawer biduan dengan uang pecahan Rp100 ribu diiringi gelak tawa dan jogetan bersama beberapa pria lainnya.
Video tersebut diunggah akun Instagram @lambeturah dan diklaim diambil di sebuah kelab malam di kawasan Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meskipun waktu dan lokasi pasti belum dapat dikonfirmasi secara resmi, kemiripan sosok dalam video dengan Wali Kota Tual membuat publik menuntut klarifikasi dan tanggung jawab moral dari yang bersangkutan.
Menanggapi video tersebut, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Maluku Tenggara (IMMI MALRA), Rusli Seknun, menyatakan bahwa perilaku tersebut sangat mencoreng martabat masyarakat Tual dan bertentangan dengan prinsip-prinsip etika pejabat publik.
“Kami mengecam keras tindakan tidak etis yang dilakukan oleh Wali Kota Tual. Seorang kepala daerah semestinya menjadi simbol keteladanan, bukan malah mempertontonkan perilaku hedonistik. Kami mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengevaluasi dan mencopot Ahmad Yani Renuat dari jabatannya,” tegas Rusli.
IMMI MALRA menilai tindakan yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Tual telah melanggar prinsip-prinsip dasar sebagaimana diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 67 huruf b yang mewajibkan kepala daerah menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan setiap pejabat publik wajib bertindak sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas kepatutan dan kepantasan.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga menegaskan pentingnya integritas dan perilaku terpuji dari pejabat publik, termasuk kepala daerah yang notabene adalah pejabat negara.
Di tengah derasnya kritik, seorang tokoh masyarakat Maluku Tenggara, Ima, meminta agar sang wali kota tidak terus mengelak, melainkan secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat yang telah merasa dikhianati.
“Kalian bisa bilang video itu palsu, lama, atau rekayasa. Tapi publik bukan bodoh. Kalau memang benar beliau, sebaiknya minta maaf. Jangan memperkeruh keadaan dengan penyangkalan,” ujarnya.
Kontroversi ini menambah daftar panjang perilaku tak patut dari pejabat publik di Indonesia. Dalam iklim demokrasi yang sehat, pejabat publik seharusnya menjaga integritas dan menjadi teladan bagi masyarakat. Jika dibiarkan tanpa sanksi, maka legitimasi moral pemerintahan akan terus tergerus.
Kini, semua mata tertuju pada Kementerian Dalam Negeri, yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan, bila perlu, memberhentikan kepala daerah yang dianggap tidak mampu menjaga kehormatan jabatan. Langkah tegas menjadi satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap etika penyelenggara negara. (Red)
