Oleh: Gibran Faqih Latuconsina (Pengamat Kebijakan Publik)
JURNALISUTAMA.COM-Hari ini kita menyaksikan wajah baru dari sistem kekuasaan yang tidak lagi tumbuh dari kehendak rakyat, tetapi dari skenario elite yang dijalankan dengan presisi intelijen dan kalkulasi ekonomi yang cermat. Gibran Rakabuming Raka bukan hanya wakil presiden terpilih, ia adalah simbol dari kudeta sunyi, semacam pengambilalihan kekuasaan melalui jalur legal yang dimodifikasi. Penunjukan, pengusungan, dan pemenangan Gibran adalah rangkaian operasi sistematis yang melibatkan aktor-aktor besar dari dalam dan luar kekuasaan—mereka yang paham bagaimana memainkan opini publik, mengatur tafsir hukum, dan memanipulasi data ekonomi untuk menciptakan ilusi stabilitas.
Jika kita uji peristiwa ini dengan pendekatan ekonometrika, akan tampak anomali di berbagai indikator makro: pertumbuhan fiskal yang tidak sinkron dengan distribusi kesejahteraan, belanja infrastruktur yang membengkak tanpa menurunkan angka pengangguran struktural, serta indeks korupsi dan kepercayaan publik yang stagnan meskipun narasi “percepatan pembangunan” terus digembor. Ini bukan sekadar kebijakan salah arah, melainkan indikasi sistemik bahwa kekuasaan telah dipakai untuk menciptakan jalur dinasti yang melibatkan institusi hukum sebagai alat justifikasi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi bukan lagi benteng demokrasi, melainkan gerbang politik keluarga. Semua dirancang: dari amandemen syarat usia calon presiden dan wakil presiden, pengondisian media nasional, hingga kampanye digital yang membentuk persepsi bahwa Gibran adalah kebutuhan, bukan kehendak.
Tetapi yang tak kalah penting adalah membaca motif aktor di balik layar: Jokowi dan lingkarannya bukan bekerja sendiri. Di belakangnya berdiri jaringan bisnis besar, konsorsium proyek IKN, taipan properti, dan kelompok militer-sipil yang melihat stabilitas kekuasaan sebagai garansi investasi. Dalam rangkaian ini, Gibran hanya pion yang dikapitalisasi secara simbolik.
Namun, apa yang menjadi pemicu gelombang pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI bukan semata-mata soal etika dan konstitusi, melainkan perebutan kembali posisi tawar dalam struktur kekuasaan yang telah dipersempit. Mereka yang dulu menjadi pengendali sistem keamanan nasional kini dikesampingkan oleh aktor-aktor baru yang tumbuh di bawah bayang Jokowi.
Maka gelagat perlawanan mereka bukan gerakan moral, melainkan manuver strategis untuk menyeimbangkan ulang peta pengaruh. Saya membaca ini sebagai bagian dari konflik laten antara kelompok oligarki lama dan oligarki baru, antara purnawirawan dan teknokrat muda, antara Jakarta dan Solo.
Gelombang resistensi terhadap Gibran bukan dari rakyat bawah, melainkan dari elite yang merasa tersingkir. Dan inilah yang membuat semua menjadi lebih berbahaya: rakyat hanya menjadi obyek narasi, bukan subyek kebijakan. Kita bisa lihat bagaimana hukum dipelintir, opini dikendalikan, dan panggung demokrasi dijadikan drama transisi kekuasaan lintas generasi dalam satu keluarga.
Ini bukan fenomena baru, tapi yang membedakan adalah kelicinan caranya: tidak ada darah, tidak ada larangan, hanya tafsir hukum yang dipesan dan disahkan. Maka ketika Gibran dimenangkan, sesungguhnya yang menang bukan dia, tapi sistem otoriter legalistik yang telah lama dirancang dan kini menemukan momen emasnya.
Republik ini sedang direkayasa menuju model neomonarki: kekuasaan diwariskan, bukan dipilih. Dan jika kita tidak sadar, dalam dua dekade ke depan, kita akan hidup di negara yang terlihat demokratis, tapi sejatinya dikendalikan oleh satu silsilah yang mengatur dari balik layar. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Gibran layak atau tidak, tetapi apakah kita siap membiarkan sejarah ditulis oleh para aktor yang menjadikan hukum dan konstitusi sebagai alat transaksi kekuasaan.
Jika jawabannya tidak, maka pemakzulan bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju perlawanan yang lebih luas—perlawanan rakyat untuk merebut kembali kedaulatan.
