JURNALISUTAMA.COM-SBB, Sengketa Perdata antara Masyarakat Hukum Adat Negeri Piru dan beberapa Perusahaan Pertambangan serta Kepala Desa Piru yang bergulir di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Kab. Seram Bagian Barat, masuk pada tahapan Persidangan PS(Pemeriksaan Setempat). 02/05/2025.
Persidangan ini Dipimpin Oleh Hakim Ketua Dwi Satya Nugroho.SH.LLM, didampingi oleh Hakim Anggota Andi Maulana Arief Nur.SH, dan Panitra.
Dalam sidang tersebut turut hadir dalam Sidang PS atau Pemeriksaan Lapangan diantaranya kuasa hukum penggugat Marsel Maspaitela.SH, Masyarakat KMHA Negeri Piru, serta Kuasa Hukum Tergugat yakni Tergugat I,II,III, serta Penggugat Intervensi, Awak Media dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang mengawal jalannya Persidangan sampai selesai.
Sidang yang bergulir di Dusun Kobar, Negeri Piru ini, dimulai pada jam 9:00 WIT sampai dengan 11:00 WIT.
Hakim meminta kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk bernegosiasi terkait mekanisme persidangan, Penggugat meminta sebelum diadakan persidangan perlu di laksanakan pembukaan Sasi Adat yang sebelumnya telah di laksanakan Sasi Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Negeri Piru.
Hakim yang memimpin Persidangan tersebut menyetujui pembukaan Sasi Adat sebagai bagian dari prosesi Tradisi Masyarakat Hukum Adat yang tidak menganggu Hukum Positif, Nugroho menjelaskan bahwa Prosesi Adat tidak mempengaruhi Hukum Positif dan Putusan Pengadilan tegasnya.
Kepada Media ini Maspaitela menyampaikan bahwa Masyarakat Hukum Adat Piru adalah Masyarakat yang Ber-Adab yang mengutamakan jalan damai, perjuangan tidak akan mengkhianati hasil kebenaran akan muncul seperti fajar dan itu akan kita alami “ujar Maspaitela”.
Lanjutnya kita sudah berjuang daya upaya sudah kita laksanakan dengan fakta dan data yang digelar di Pengadilan Dataran Negeri Hunipopu, saya yakin bahwa KMHA Negeri Piru akan memenangkan Persidangan ini. (JU.MJGR)
