JURNALISUTAMA.COM, Maluku- Menanggapi peristiwa pesta yang melibatkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur (SBT) baru-baru ini, tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan, Ali Usemahu, mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam saling menyalahkan.
Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan secara sinergis oleh pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Dalam hal paling penting saat ini bukanlah mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi bersama. Tegas ali kepada awak media, Jum’at (11/4/25).
“Peristiwa ini harus dilihat sebagai momentum refleksi. Kita semua bertanggung jawab terhadap pembinaan karakter generasi muda, bukan hanya sekolah atau pemerintah provinsi semata,” ujar Ali.
Menanggapi Ujaranya pak Bupati SBT, Fahri Alkatiry, yang menekankan bahwa kewenangan SMA berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Maluku sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ali mengatakan bahwa pelurusan informasi seperti itu penting agar publik memahami struktur sistem pendidikan.
Tetapi, Ali juga mengapresiasi sikap Bupati yang tetap menunjukkan kepedulian dan keterlibatan moral meski secara administratif tidak lagi memiliki kewenangan langsung terhadap SMA.
“Pemimpin seperti Bupati Fahri tidak hanya melihat tanggung jawab dari sisi kewenangan, tapi juga dari sisi moral dan sosial. Itu penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam membina generasi,” Tangkasnya
Terkait penggunaan Gedung Serba Guna milik Dinas Kesehatan sebagai lokasi kegiatan, Ali menegaskan bahwa tidak adanya laporan resmi ke pemerintah daerah menjadi catatan penting dalam pengelolaan fasilitas publik.
Ia juga memahami kehadiran Wakil Bupati dalam acara tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap siswa, bukan sebagai bentuk pembiaran terhadap hal-hal yang menyimpang dari nilai pendidikan.
Bukan hanya itu Usemahu juga berharap bahwa ada pentingnya sinergi antara lembaga dan masyarakat dalam kegiatan dalam bentuk apapun untuk mewujudkan keberiringan Kesejahteraan.
“Gubernur, Bupati, sekolah, dan masyarakat harus berjalan beriringan. Dunia pendidikan tidak boleh dipenuhi kegaduhan dan sensasi. Yang kita butuhkan adalah pendekatan edukatif, kolaboratif, dan solutif. Pendidikan bukan semata mengajar, tapi membina. Dan membina adalah kerja bersama,” Tutup Ali.
