KONSPERAM Mendesak Ketiga Bupati di Pulau Seram Segera Mengeluarkan PERBUP Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.(KMHA)
Oleh : Muhammad Ali Suneth (KABID Hukum dan HAM DPP KONSPERAM)
JURNALISUTAMA.COM,- Tiga Kabupaten di Pulau Seram Yakni Kabupaten SBB, MALTENG dan SBT, sebagai wilayah yang sarat dengan keberagaman budaya, agama, dan sejarah kolonial, merupakan tanah di mana identitas lokal sangat kuat terikat pada struktur desa adat (negeri adat). Namun, ironisnya, struktur sosial yang justru menjadi fondasi keberagaman tersebut belum mendapat pengakuan yang tegas dalam kebijakan lokal. Ketiadaan Peraturan Bupati (PERBUP) yang secara eksplisit mengakui dan melindungi keberadaan desa-desa adat menjadi titik lemah serius yang berpotensi melanggengkan konflik, baik vertikal maupun horizontal.
Desa adat, dengan segala institusi, nilai, dan norma yang melekat, telah menjadi pilar utama pengelolaan sosial dan sumber daya. Namun dalam praktik pemerintahan, terjadi tumpang tindih antara sistem desa administratif dan desa adat, yang tidak jarang melahirkan konflik batas wilayah, klaim petuanan, dualisme kepemimpinan, hingga kekerasan antar komunitas. Oleh karena itu, sangat mendesak bagi Ketiga Bupati di Pulau Seram untuk menginisiasi PERBUP tentang Pengakuan dan Perlindungan Desa-Desa Adat, yang dapat menjadi langkah awal menuju konsolidasi sosial dan pencegahan konflik struktural di masa depan.
Secara normatif, amanat untuk mengakui dan melindungi desa adat sudah jelas tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya…”
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membuka ruang bagi keberadaan desa adat sejajar dengan desa administratif. Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Namun, hingga kini belum ada kebijakan operasional di level daerah Baik itu di SBB, MALTENG dan SBT untuk mengimplementasikan mandat konstitusi ini. Tanpa PERBUP, maka keberadaan desa adat hanya diakui secara kultural, namun tidak secara legal-formal. Ini menimbulkan kelemahan representasi dalam perencanaan pembangunan, pemetaan wilayah, bahkan penyelesaian konflik.
Desa adat di Pulau Seram bukan sekadar struktur administratif, melainkan satuan identitas yang meliputi: Struktur sosial (soa, mata rumah parentah), Norma hukum adat, Hak ulayat dan tanah petuanan, Relasi antar negeri (pela, gandong, teon), Sistem pengambilan keputusan (saniri, raja adat).
Tanpa pengakuan formal, maka masyarakat adat kehilangan hak untuk mengelola sumber daya mereka, dan nilai-nilai lokal mulai tergantikan oleh standar eksternal. Selain itu, banyak generasi muda yang kehilangan koneksi dengan identitas adatnya karena tidak mendapat ruang afirmasi dari negara.
Tanah-tanah adat di Tiga Kabupaten di Pulau Seram menjadi sumber konflik ketika investor, negara, dan masyarakat adat tidak memiliki acuan yang sama. Ketika desa adat tidak diakui secara hukum, maka Hak atas tanah menjadi lemah, Pemerintah desa administratif bisa mengeluarkan rekomendasi yang bertabrakan dengan adat, Konflik horizontal antara desa-desa menjadi sulit diatasi karena tidak ada rujukan adat bersama. PERBUP akan memungkinkan adanya sistem satu peta wilayah adat dan tata kelola sumber daya alam berbasis hak kolektif, bukan semata kepentingan ekonomi sesaat.
Banyak konflik di Pulau Seram bersumber dari dualisme kepemimpinan antara raja adat dan kepala desa. Konflik ini sering dimanipulasi oleh aktor politik lokal yang memanfaatkan dukungan identitas. Tanpa kejelasan hukum, tokoh adat bisa dimarginalisasi oleh struktur formal, dan sebaliknya kepala desa kehilangan legitimasi sosial di masyarakat. Dengan adanya PERBUP, maka proses seleksi dan legitimasi kepemimpinan adat bisa diintegrasikan dengan sistem pemerintahan desa, menghindari benturan wewenang yang seringkali memicu kekerasan.
Tanpa pengakuan hukum, lembaga-lembaga adat tidak bisa digunakan dalam penyelesaian konflik secara sah. Padahal, dalam banyak kasus, mediasi adat jauh lebih efektif karena diterima secara kultural. PERBUP akan memungkinkan terbentuknya Forum Adat Kabupaten, Saniri Adat Bersama, atau Lembaga Mediasi Petuanan yang mampu bekerja lintas desa untuk mencegah eskalasi konflik.
Struktur Ideal PERBUP yang dibutuhkan yakni; Pertama Landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis pengakuan desa adat. Kedua Mengatur pengakuan, perlindungan, pemberdayaan, dan integrasi desa adat dalam sistem pemerintahan. Ketiga Memiliki wilayah petuanan, sejarah mata rumah parentah, struktur sosial adat, dan hukum adat yang hidup. Keempat Melalui Tim Pengakuan Desa Adat Kabupaten, melibatkan akademisi, tokoh adat, dan OPD terkait. Kelima Hak atas tanah, budaya, pemerintahan adat, serta kewajiban menjaga NKRI, HAM, dan keberlanjutan. Keenam Sinergi antara raja dan kepala desa, antara saniri dan BPD. Ketujuh Dukungan anggaran, pelatihan, dan ruang pengambilan keputusan di level kabupaten. Kedelapan Mekanisme penyelesaian konflik antar desa adat, serta sanksi atas pelanggaran hukum adat.
Kami mendorong Ketiga Bupati di Pulau Seram untuk segera membentuk Pertama Tim Penyusun PERBUP, melibatkan tokoh adat, akademisi, perempuan, dan generasi muda adat. Kedua Audit Wilayah Adat, bekerja sama dengan BIG, ATR/BPN dan komunitas lokal. Ketiga Sosialisasi Hukum Adat, khususnya pada generasi muda di sekolah dan komunitas. Keempat Integrasi PERBUP ini dalam RPJMD dan RTRW Kabupaten.
PERBUP ini bukan hanya instrumen hukum, tetapi simbol komitmen politik Bupati terhadap masa depan damai, adil, dan bermartabat untuk seluruh Masyarakat di tiga Kabupaten, tanpa meminggirkan nilai-nilai leluhur.
Ketika konflik antardesa di Pulau Seram terus berulang, kita harus sadar bahwa penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui keamanan dan administrasi. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih dalam, struktural, dan berbasis identitas lokal. PERBUP tentang Pengakuan dan Perlindungan Desa Adat adalah instrumen strategis dan moral untuk mencegah konflik, memulihkan kepercayaan, serta memperkuat keutuhan sosial di Tanah Nusa Ina.
Bupati yang mencatat sejarah adalah bukan yang membangun infrastruktur terbanyak, tetapi yang menguatkan akar sosial warganya dan akar itu adalah Desa Adat.(Red)
