JURNALISUTAMA.COM, Maluku- Badan Pengawasan Hukum Indonesia (BPHI) mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda Maluku) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Saudara (RM) Alias Paman atas dugaan kasus proyek yang sedang ditangani.
Desakan ini dilatarbelakangi saat Mantan Bupati Hj. Safitri Malik Soulisa membentuk tim Percepatan pembangunan untuk membahas berbagai program strategi bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang berlangsung pada 17/2/2023 lalu.
Anshari Betekeneng direktur Badan Pengawasan Hukum Indonesia (BPHI) Menjelaskan Bahwa Ruslan Malik Alias Paman, Seharunya sudah ada dalam tahap penyelidikan. Sebab kami sudah laporkan ke pihak kepolisian kabupaten Buru selatan. Hal ini di katakan Anshari kepada awak media pada Kamis (20/03/25).
” Paman ini sudah masuk pada tim Percepatan pembangunan kabupaten buru selatan atas kepercayaan dari adiknya yang berstatus mantan Bupati Buru selatan Safitri Malik Soulissa,” Ujarnya.
Namun atas beberapa proyek fiktif Ruslan menjalankannya seolah-olah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh perusahaan subkontraktor, Tetapi pada kenyataannya, proyek tersebut telah merugikan negara dan memanfaatkan anggaran negara sebagai kepentingan pribadi dan kelompok.
” Direktur BPHI Anshari Betekeneng menyatakan, kami berharap penuh terhadap Kapolda dan Kejati Maluku untuk segera priksa dan proses hukum dugaan kasus seluruh proyek infrastruktur fiktif. karena proyek fiktif tersebut jelas Modus Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ” Ungkapnya.
Pihak kepolisian Daerah Maluku dan kejaksaan tinggi Maluku, harus segera melakukan penyelidikan secara khusus pelaku pencurian besi tua milik dinas PUPR Buru selatan yang melibatkan saudara M. Akmal S. Soulisa, Anggota DPRD Provinsi Maluku Wakil Ketua Komisi 1 (Fraksi PDI Perjuangan) Dapil Buru-Buru Selatan
” Kehilangan aset daerah itu terjadi pada tahun 2023. Namun belum ditelusuri oleh pihak APH Kapolres Kabupaten Buru Selatan hingga saat ini ” Tegas Betekeneng.
Pihaknya juga meminta kepada Kapolda Maluku dapat melihat ini sebagai atensi, sehingga dapat mengintruksikan AKBP M. Agung Gumelar, S.I.K Kapolres Buru Selatan untuk membuka dugaan tersebut.
“Kami minta perhatian bapak Kapolda Maluku agar bisa mendorong serta mengeluarkan instruksi kepada Kapolres Bursel untuk selanjutnya diselidiki kehilangan ratusan ton besi tua milik Negara tersebut ”
Dikarenakan menurut Anshari selaku Direktur (BPHI) bahwa, Tindakan tersebut adalah tindak pidana terhadap barang milik negara yang berpotensi kerugian Negara, sebab Kasus pencurian besi rel melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun penjara. Tutupnya.
