SI MALUKU Menegaskan Trash Issue Terhadap Sekda Maluku Tidak Tepat Secara Hukum dan Politik:
JURNALISUTAMA.COM,Ambon,- Isu politik selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika pemerintahan, terutama di tingkat daerah. Salah satu yang tengah berkembang adalah tudingan dan berbagai isu yang dibangun untuk melengserkan Sadali Ie dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku. Tudingan semacam ini tidak hanya tidak berdasar secara hukum, tetapi juga tidak tepat dalam perspektif politik. Oleh karena itu, masyarakat Maluku perlu membuka mata agar tidak terjebak dalam narasi yang bisa merugikan stabilitas pemerintahan daerah.
Peran Strategis Sekretaris Daerah dalam Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekda adalah pejabat eselon tertinggi di birokrasi pemerintahan daerah yang bertanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta mengoordinasikan organisasi perangkat daerah.
Sebagai pejabat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Sekda memiliki tugas utama untuk menjaga profesionalisme birokrasi dan memastikan jalannya roda pemerintahan dengan efektif. Sekda juga berperan dalam menjaga netralitas ASN serta memastikan pelayanan publik berjalan tanpa intervensi politik yang berlebihan. Oleh karena itu, jabatan Sekda tidak bisa begitu saja diintervensi dengan kepentingan politik tertentu.
Dasar Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Sekda. Dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Sekda harus berdasarkan aturan yang jelas. Untuk Sekda provinsi, pengangkatannya dilakukan oleh Presiden atas usulan gubernur, sementara untuk Sekda kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur atas usulan bupati/wali kota.
Sementara itu, pemberhentian Sekda juga harus berdasarkan ketentuan yang jelas, seperti:
1. Pelanggaran disiplin berat yang terbukti melalui proses hukum.
2. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam kapasitasnya sebagai pejabat.
3. Adanya evaluasi kinerja yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas.
Dengan kata lain, pemberhentian Sekda tidak bisa dilakukan hanya karena tekanan politik atau desakan kelompok tertentu.
Tudingan terhadap Sadali Ie Antara Kepentingan Politik dan Isu yang Dibangun. Sadali Ie telah menjabat sebagai Sekda Maluku sejak 2020 dan sempat ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Maluku pada periode tertentu. Setelah masa jabatannya sebagai Pj Gubernur berakhir, ia kembali ke posisi Sekda, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, sejumlah pihak mulai membangun narasi yang seolah-olah ingin menyingkirkannya dari jabatan tersebut.
Ada beberapa kemungkinan motif di balik tudingan ini, di antaranya:
1. Kepentingan politik tertentu yang ingin menggantikan posisi Sekda dengan orang lain yang lebih sejalan dengan kelompok tertentu.
2. Upaya melemahkan birokrasi dengan menciptakan instabilitas di dalam pemerintahan daerah.
3. Penyebaran isu tanpa dasar yang bertujuan menciptakan opini publik negatif terhadap Sadali Ie.
Padahal, jika dilihat secara objektif, tidak ada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sadali Ie selama menjabat sebagai Sekda Maluku. Jika ada pihak yang menuding atau membangun isu miring terhadapnya, maka seharusnya tuduhan tersebut dibuktikan melalui jalur hukum yang benar, bukan dengan propaganda politik yang menyesatkan.
Masyarakat Maluku harus menyadari bahwa jabatan Sekda bukanlah posisi politik yang dapat diubah berdasarkan keinginan kelompok tertentu. Sekda adalah jabatan administratif yang memiliki aturan dan mekanisme tersendiri dalam hal pengangkatan maupun pemberhentian.
Jika isu yang dibangun untuk melengserkan Sadali Ie ini terus berkembang tanpa dasar hukum yang kuat, maka dampaknya akan sangat buruk bagi stabilitas pemerintahan daerah, antara lain:
1. Mengganggu kinerja birokrasi karena adanya ketidakpastian di dalam pemerintahan.
2. Menciptakan preseden buruk bahwa jabatan Sekda bisa diintervensi oleh kepentingan politik tertentu.
3. Menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akibat isu yang berkembang tanpa dasar hukum yang jelas.
Dalam situasi ini, masyarakat Maluku harus lebih kritis dan tidak mudah percaya terhadap narasi politik yang hanya bertujuan menciptakan kekacauan dalam pemerintahan.
Ali Suneth mengaskan bahwa Secara hukum, tidak ada landasan yang kuat untuk menyingkirkan Sadali Ie dari jabatannya sebagai Sekda Maluku. Jika benar ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum, maka harus ada proses hukum yang transparan dan akuntabel yang membuktikan hal tersebut.
Namun, jika tudingan yang muncul hanya sebatas isu yang tidak memiliki bukti konkret, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai black campaign (kampanye hitam) yang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang dengan cara yang tidak etis.
Bahkan, jika isu ini terus dipaksakan, bisa saja pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak benar dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika tudingan yang disebarkan mengandung fitnah atau pencemaran nama baik.
Untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat Maluku:
1. Memilah informasi dengan kritis, tidak mudah terpengaruh oleh isu yang tidak jelas sumbernya.
2. Menuntut transparansi dan bukti konkret jika ada tudingan terhadap pejabat daerah.
3. Menolak upaya politisasi birokrasi, karena jabatan Sekda seharusnya tetap netral dan profesional.
4. Mendukung pemerintah yang bekerja dengan baik, tanpa intervensi kepentingan politik tertentu.
Dengan demikian, masyarakat Maluku bisa menjadi benteng dalam melawan informasi yang menyesatkan dan memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Oleh : Muhammad Ali Suneth
(SEKWIL Syarikat Islam Provinsi) Maluku)
