JurnalisUtama.com Malteng, – Sidang lanjutan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada puskesmas kota Masohi, kembali di gelar di pengadilan tidak pidana korupsi tipikor di pengadilan negeri Ambon.
Pada (6/3/2025)
Sidang dipimpin oleh majelis hakim Rahmat selang dengan menghadirkan Saksi Kepala Puskesmas Kota Masohi selaku Kuasa pengguna anggaran (KPA)
Dalam penjelasan “Dr. Sofia Latuconsina” diminta keterangan terkait dengan mekanisme pencairan dan tanda tangan cek giro
Awalnya Dr. Sofia Latuconsina mengelak bahwa dalam cek tanda tangan yang di tanda tangani oleh Kepala Puskesmas bukan tanda tangannya
Setalah hakim menanyakan terkait Dengan tanda tangan tersebut
Dr. Sofia akui bahwa ada lima kwuitansi yang di tanda tangani secara bersama-sama dengan bendahara dan ada juga cek yang diperintahkan oleh “Dr. Sofia”/ selaku KPA kepada Ibu “Suriati Lumalutur” untuk melakukan tanda tangan mengatas namakan “Dr. Sofia Latuconsina”,
Hal ini diperkuat oleh pengakuan salah satu pegawai Bank Maluku yang menyatakan bahwa benar cek itu di tanda tangani oleh “Dr. Sofia” karena telah di periksa dengan teliti dan disetujui Kepala Bank, apalagi paskah pencairan di bank itu membutuhkan KTP asli yang nantinya di fotocopy di bank untuk melakukan pencarian.
Berdasarkan fakta persidangan dengan pengakuan “Dr. Sofia Latuconsina”, maka Kuasa Hukum “Suriati Lumalutur” yang diwakili langsung oleh “Nurbaya Mony SH.MH” dan “Suherman Ura”, meminta kepada hakim untuk menetapkan “Dr. Sofia Latuconsina” sebagai tersangka dalam khasus dana Jaminana Kesehatan Nasional (JKN), yang jelas beliau adalah KPA dan penanggung jawab. Maka ini sesuai menurut pasal 2 ayat 1 UU tipikor.
Sidang perkara tipikor anggaran JKN yang berlangsung pada 05 Maret 2025 dengan agenda keterangan saksi “Dr. Sophia Megawati Latuconsina”
Melalui keterangan saksi hanya tiga kali menandatangani cek pencairan dana JKN dan setiap ditanya oleh kuasa hukum dari terdakwa mengenai tanda tangan saksi dalam cek tersebut
Saksi mengatakan sesuai BAP, namun yang dicatat oleh Kuasa Hukum, saksi menjelaskan menandatangani cek utk pencairan dana JKN yakni di bulan Januari, Februari, Maret dan April.
Saksi dalam keterangannya juga mengatakan tidak menandatangi cek untuk pencairan yg dilakukan oleh terdakwah
namun atas pertanyaan dari Majelis Hakim saksi mengakui bahwa meminta terdakwah menandatangi cek untuk pencairan dana JKN (meniru tanda tangan saksi).
Selain itu juga, saksi yang sudah tidak masuk kantor karena alasan sakit sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Juli 2023 ia mengaku mendapatkan uang jasa sebesar Rp. 9 juta.
Padahal saksi tidak masuk bekerja sehingga uang jasa tersebut seharusnya tidak boleh diterima oleh saksi
Dalam persidangan juga terungkap bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas Masohi yang dalam hal ini sebagai kuasa pengguna anggaran ada menandatangani cek kosong.
Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa meminta kepada penuntut umum untuk menetapkan saksi sebagai tersangka dalam perkara korupsi anggaran JKN Puskesmas Masohi karena saksi ada menerima uang jasa sebesar Rp. 9 juta, menandatangani cek kosong dan menyuruh terdakwah menandatangi cek atas nama saksi dan sebagai kuasa pengguna anggaran saksi dinilai lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
Alasan Permintaan Kuasa Hukum “Surianti” Kepada Mejelis Hakim untuk meminta Jaksa penuntut Umum guna menetapkan “Dr. Sopiah Megewati Latuconsina”, karena dalam Fakta Persidangan “Dr. Sopiah Megewati Latuconsina” yang dihadirkan langsung sebagai Saksi dalam sidang tersebut, “Dr. Sopiah Megewati” menjabat sebagai Kepala Puskesmas pada saat itu.
dalam Keterengan yang di sampaikan oleh “Dr. Sopiah Megewati” munculkan Fakta Baru, bahwa dirinya juga menerima uang total 9 juta, yang mana uang itu bukan Hak “Dr. Sopiah Megewati”.
“Dr Sopiah Megewati” mengakui bahwa beliau pernah menandatangani Cek Kosong Yg di berikan Kepada Ibu “Suryanti” guna melakukan Pencaiaran, serta “Sopiah Megewati” sendiri mengakui bahwa beliau sebagai seorang Pemimpin Lalai dalam Hal Pengawasan
Sehingga dari fakta tersebut, Kuasa Hukum ibu “Suryati” meminta kepada yang mulia Majelis Hakim, agar memerintahkan JPU menetepkan “Dr. Sopiah Megewati” sebagai tersangka.
Tak Hanya Itu, seteleh selesainya Persidangan, Kuasa Hukum ibu Suryati dan Suherman Ura serta Nurbaya Mony, akan melaporkan “Dr Sopiah Megewati” atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Dana JKN tahun 2023 pada Puskesmas Kota Masohi. sesuai Dengan Pernyataan yg di sampaikan “Dr. Sopiah Megewati” dalam Persidangan kemarin.
semua Bukti Peryataan “Dr. Sopiah Megewati” telah dikantongi,pada Persidangan kemarin, Kami merekam semuanya, dan kami akan jadikan sebagai bukti Pelaporan untuk “Dr Sopiah Megewati”. (Red***)
