Oleh : Ozil Tamher.
JURNALISUTAMA.COM- Indonesia, Keputusan pemerintah terhadap pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun yang dimuat melalui instruksi presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah kontradiktif yang turut menuai kritik, terutama jika dilihat dari sudut pandang keadilan fiskal dan pemerataan pembangunan.
Walaupun kebijakan tersebut diklaim sebagai bentuk efisiensi anggaran untuk mendukung program-program prioritas nasionan seperti makan siang gratis serta stabilitas harga pangan, namun pemotongan ini justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan antara daerah maju dengan wilayah yang tertinggal seperti beberapa wilayah di indonesia timur yaitu Maluku, NTT, serta papua pada sebagian wilayahnya.
Persoalan utama jika dilihat dengan jeli tentang kebijakan ini adalah tidak adanya jaminan distribusi yang adil terhadap hasil penghematan anggaran, sebab wilayah-wilayah terpencil yang selama ini telah bergantung pada angaran dana transfer justru sebaliknya menjadi pihak yang paling dirugikan, mengapa demikian.? Sebab maluku dan NTT misalnya sebagai wilayah yang memiiki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong rendah sehingga ketergantungan dengan dana tranfer dari pemerintah pusat sangatlah tinggi.
Sehingga apabila pemotongan dana ini dilakukan, maka dikhawatirkan akan menghambat pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan dan serta pendidikan di daerah-daerah yang dimaksud.
Hal ini jelas berbanding terbalik dengan daerah-daerah di Kepulauan jawa serta madura yang telah maju secara ekonomi dan infrastruktur yang justru menikmati program-program nasional yang dibiayai oleh hasil pemotongan tersebut.
Tentu hal ini jelas bertentang dengan semangat keadilan sosial yang dijamin dalam UUD 1945, sehingga kebijakan tersebut dianggap sebagai kebijakan yang mengabaikan ketimpangan wilayah.
Dengan dikuranginya aliran dana transfer ini, tentu sangat berpengaruh terhadap banyak program vital di daerah-daerah terpencil yang terancam dihentikan, seperti pembangunan sekolah, puskesmas, hingga program pengentasan kemiskinan berpotensi untuk terhambat.
Lebih jauh lagi, hal ini bukan soal angka dalam keuangan negara bahwa kurang atau habis tidaknya penggunaan anggaran tersebut dalam laporan keuangan negara, melainkan hak dasar warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang baik dan layak.
Daerah-daerah yang minim terhadap infrastruktur tersebut bisa semakin tertinggal apabila kurang atau bahkan tidak adanya dana untuk membangun akses tranportasi, listrik dan air bersih,
Apabila hal ini terus dibiarkan maka berpotensi disparitas antarwilayah akan semakin tajam bahkan memperbesar ketidaksetaraan yang sudah lama menjadi masalah yang sangat struktural dalam negara.
Jika ini terus dianggap remeh, hal ini justru akan berpotensi terhadap gangguan stabilitas soisal dan politik, mengapa demikian.? Karena adanya ketidak puasan masyarakat dibeberapa wilayah yang masih dibilang tertinggal bisa meningkat akibat ketidakadilan alokasi angaran ini.
Wilayah-wilayah yang telah lama merasa termarjinalkan justru akan menguatkan tuntutan untuk otonomi lebih luas atau bahkan justru memicu konflik sosial yang baru seperti papua, maluku bahkan NTT yang merupakan wilayah yang memberikan sumbanggsi kekayaan alam yang sangat besar manfaatnya bagi negara.
Namun, alih-alih memperkuat stabilitas nasional justru malah memperburuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat sebagai pemangku kekuasaan.
Olehnya itu, pemangkasan dana transfer ini justru menjadi lebih dari sekedar persoalan fiskal melainkan bisa berpotensi sebagai bom waktu bagi stabilitas sosial politik nasional. Dengan demikian, efisiensi terhadap anggaran memang diperlukan.
Namun pemerintah harus tetap menjalankan dengan pendekatan yang adil dengan mempertimbangkan opsi lain seperti realokasi dana subsidi energi yang tidak tepat sasaran, peningkatan pajak progresif untuk koperasi besar yang selama ini keuntungan dari proyek-proyek nasional dan juga pemangkasan belanja birokrasi di kementrian yang memiliki efisiensi rendah serta dipastikan agar hasil efisiensi tersebut.
Harus dialokasikan secara proposional ini untuk daerah tertinggal guna memastikan pembangunan berjalan sesuai dan merata di indonesia. Dengan begitu, walaupun pemangkasan anggara dana transfer ini dikemas dengan dalih efisiensi anggara, namun resiko terhadap mengabaikan semangat keadilan fiskal yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam tata kelola keuangan negara pun harus menjadi perhatian khusus jika pemerintah ingin menjaga kestabilan sosial, ekonomi dan politik.
Maka kebijakan tersebut perlu untuk ditinjau kembali dengan mempertimbangkan wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan dana transfer tersebut.(*)
