JURNALISUTAMA.COM, – Ambon, Gelombang penolakan muncul dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat di sebagian besar Indonesia terhadap keputusan Majelis Syura yang kembali menetapkan Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Ummat periode 2025-2030. Dalam pernyataan sikap bersama, DPW-DPW menilai keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi internal partai dan diambil secara sepihak tanpa melibatkan seluruh struktur organisasi.
Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan pada 17 Februari 2025, DPW-DPW Partai Ummat menilai Surat Keputusan Majelis Syura Nomor 05/MS-Partai Ummat/Kpts/K-S/II/2025 telah menimbulkan ketidakpastian struktural dalam kepengurusan partai. Keputusan tersebut dianggap secara otomatis menggugurkan kepengurusan DPP Partai Ummat periode 2021-2025 tanpa adanya kejelasan mengenai transisi kepemimpinan serta mekanisme administratif yang harus dijalankan.
M. Tajil Tuasikal, Wakil Ketua DPW Partai Ummat Maluku, dalam wawancara yang berlangsung di Sekretariat DPW Partai Ummat Maluku pada 20 Februari 2025, menyebut keputusan ini sebagai langkah manipulatif Majelis Syura untuk mempertahankan kekuasaan Ridho Rahmadi tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.
“Kami melihat ini sebagai bentuk ambisi politik Ridho Rahmadi untuk terus berkuasa. Keputusan ini tidak hanya mengabaikan mekanisme demokrasi internal partai, tetapi juga menghindari evaluasi dan kritik terhadap kegagalannya dalam memimpin partai selama periode sebelumnya,” ujar Tajil.
Ia menegaskan bahwa DPD se-Maluku turut menolak penetapan kembali Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum, mengingat kinerjanya yang dianggap gagal, terutama dalam memenangkan kursi legislatif di berbagai wilayah pada Pemilu sebelumnya.
“Saya juga telah berkomunikasi dengan Ketua DPW terkait kondisi yang terjadi. Kami melihat bahwa Majelis Syura terburu-buru mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hanya untuk memastikan Ridho Rahmadi tetap menjabat sebagai Ketua Umum, tanpa adanya konsultasi dengan DPW-DPW di sebagian besar Indonesia. Seharusnya, ada kesepakatan kolektif dari DPW sebelum perubahan AD/ART dilakukan,” pungkasnya.
Gelombang penolakan dari berbagai DPW ini menunjukkan adanya krisis kepemimpinan dalam tubuh Partai Ummat. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Majelis Syura mengenai tuntutan yang diajukan oleh DPW-DPW di sebagian besar Indonesia.
Kontributor Provinsi: G.F Latuconsina
