Oleh: Muhamat Basyir Tuhepaly (Kader IMM Cabang Ambon)
JURNALISUTAMA.COM,-Maluku, Instruksi Presiden mengenai efisiensi APBN menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks di masyarakat. Kebijakan ini mendorong berbagai tokoh politik, birokrat, masyarakat, dan cendekiawan di negara untuk menyoroti situasi nasional saat ini.
Ruang hidup warga negara saat ini diuji dengan kebijakan nasional. Menyoroti hal ini, saya mencoba mendeskripsikan pernyataan seorang tokoh yang diulas dalam beberapa media. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, bagi saya sangat kocak. Alasannya, judul berita yang dipublikasikan oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku sangat memprovokasi keberpihakan masyarakat dalam menentukan hak pilih pada Pemilihan Presiden RI tahun 2024.
Benhur melarang masyarakat yang memilih Prabowo dan Gibran untuk tidak perlu berkomentar mengenai kebijakan Inpres hari ini.
Pernyataan yang menganggap sikap Ketua DPRD Provinsi Maluku dalam menanggapi Instruksi Presiden (Inpres) mengenai efisiensi APBN sebagai bentuk provokasi terhadap ruang demokrasi negara dapat dilihat dari beberapa perspektif. Salah satunya, jika pernyataan tersebut dinilai sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengurangi ruang bagi partisipasi publik atau mengganggu mekanisme demokrasi yang seharusnya terbuka dan inklusif.
Dalam konteks ini, pernyataan atau sikap yang dinilai provokatif bisa saja dimaksudkan untuk membuka ruang diskusi dan mendorong perbaikan kebijakan.
Namun, berdasarkan judul berita, pernyataan Ketua DPRD Provinsi Maluku yang membatasi masyarakat yang memilih Prabowo untuk tidak angkat bicara dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Padahal, itu merupakan bagian dari hak masyarakat yang memilih Prabowo.(*)
