JURNALISUTAMA.COM.,-Aksi Mahasiswa Menuntut Pembangunan Jembatan dengan Anggaran 499 Juta sekian.
Gabungan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Rakyat Maluku. Meminta agar transparansi anggaran pembangunan jembatan Naniar dan Walir Kecamatan Tanyando Kota Tua. Mengelar aksi Demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku (Kejati) kamis, 13 Februari 2025.
Aksi Demo tersebut mereka meminta agar transparansi anggaran, dari CV. Young prtama Jaya. Dikarenakan Angaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) yang di kucurkan dari 2023 sampai saat ini pembangunan jembatan beton belum selesai, dengan realita pembuatan jembatan yang di laporkan telah selesai dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Apabila kita bandingkan dengan anggaran yang ada untuk pelantikan Gubernur anggarannya melebihi pembangunan jembatan tersebut, Pembangunan yang memakan biaya 499 Juta Itu tidak logis kalau di kalkulasi untuk pembuatan jembatan beton 800-900 meter, Jika di hitung dengan upah para pekerja dan bahan material yang susah di dapatkan, berarti tidak sesuai dengan anggaran sekian”. ungkap Yunus Watngiel.
Tuntutan untuk anggaran Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) yang di dapatkan agar menyatakan secara rinci dan transparansi anggaran sesuai realita pembangunan Jembatan Beton 900 meter, Karna tidak sesuai dengan temuan di lapangan. Massa aksi menduga, anggaran jembatan penghubung dengan panjang sekitar 800 meter lebih itu telah di salah fungsikan hingga merugikan masyarakat.
Berikut, poin tuntutan massa aksi.
Pertama, gerakan rakyat Maluku mendesak kejati Provinsi Maluku untuk secepatnya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan penghubung pulau Heniar dan pulau Walir di Kecamatan Tayando Tam.
Kedua, kami gerakan rakyat Maluku mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku agar segera memanggil dan mengevaluasi pihak- pihak yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan penghubung pulau Heniar dan pulau Walir di Kecamatan Tayando Tam.
Ketiga, kami gerakan rakyat maluku mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku agar mengevaluasi pihak-pihak terkait dalam hal transparansi anggaran Pembangunan.
Keempat, kami gerakan rakyat maluku meminta Kejaksaan Tinggi Maluku agar memanggil CV Young Pratama Jaya yang diduga telah merugikan negara dalam hal dugaan korupsi tembok penadah jembatan yang berkisar Rp. 299,800,000.00.
Biro kota Ambon, I. Rumatiga.
