JURNALISUTAMA.COM. -Ambon, Pelantikan dan Silaturahmi Wilayah (Silatwil) MPW Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). PJ Sadli Le dan Gubernur Maluku Terpilih Hendrick Lewerissa. membicarakan Maritim Maluku.
Acara Yang di hadiri oleh Pejabat Gubernur Maluku Ir. Sadli LE, M.Si., gubernur terpilih Hendrick Lewerissa, Rektor IAIN Ambon Dr. Abidin wakano, M.A.g., dan Rektor Universitas Pattimura (Unpatti), prof. Fredy Leiwakabessy, Ketua Majelis Pengurus Pusat (MMP) ICMI Prof, Dr, Arif. ketua Bawaslu Maluku, Ketua KPU Kota Ambon serta perwakia KPU Maluku, DPRD Maluku, Forkompinda Maluku, dan berbagai Organisasi Masyarakat. Dengan Tema “Maluku Outlook 2025 menata jalan menuju Maluku yang maju, Adil dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Acara pelantikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan sekaligus membahas tentang Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang di selenggarakan di hotel Santika lantai 5, pada Selasa, (27/01/2025).
Pemerintah provinsi memberikan apresiasi pada pelantikan ICMI. Kami berharap ICMI dapat membangun sinergitas dengan pemerintah provinsi, dalam mendorong pembangunan di bumi raja-raja.
“Muda-mudahan keberadaan ICMI ini dapat menjadi mendorong semangat bagi kita semua dalam bekerja membangun kerja sama yang baik keberhasilan pembangunan di provinsi Maluku”. Tutur Sadli Le saat selesai acara pelantikan.
Ketua ICMI memberikan sambutan dan berharap Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
“Jadi kalau saya mempertegas bahwa ada industri alisasi akro maritim’ yaa. Karena yang ada di Maluku ini harus benar-benar di dorong dan berbasis pada sais. oleh karena itu ICMI harus menjadi hak dan mitra perguruan tinggi Universitas Pattimura dan mitra perguruan tinggi yang ada di Maluku untuk bisa mendampingi dan bisa mensupport gubernur dalam menciptakan plusi-plusi kebijakan yang berbasis pada data berbasis pada sais segera ini penting, dan moga-moga Maluku bisa menjadi teladan kebijakan-kebijakan pola seperti Alam yang ada di maluku semua berbasis pada sais.
Maluku kaya akan sumber daya kelautan dan ini harus memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat dan segera perjuangan dalam kerangka perimbangan keuangan pusat daerah ini juga harus benar-benar diperjuangkan agar benar-benar produksi hasil ikan, produksi hasil keluaran ini bisa memberikan keadilan Ekonomi bagi masyarakat yang ada di maluku”. Ujar Ketua Majelis Pengus Pusat (MPP) ICMI.
Penjelasan di atas senada dengan PJ gubernur Maluku iya menjelaskan.
“Kami memang sudah mendukung itu mala memang dari dulu sudah diperjuangkan menjadi lumbung ikan Nasional, kita berharap Maluku menjadi provinsi kepulauan karna kita memiliki potensi yang cukup besar, tadi di sampaikan jadi kontribusi produksi prikanan Maluku memberikan 37% dari jumlah total provinsi 12 juta ton, artinya potensi ini harus Maluku di jadikan Lumbung pangan sektor perikanan yang sangat di harapkan oleh gubernur terpilih muda-mudahan ini di dukung oleh seluruh lapisan Masyarakat dan terutama para Slekorder.
Terutama ISMI pada hari ini untuk kita sama-sama memperjuangan apa yang menjadi harapan Masyarakat Maluku dalam rangka mendorong pertumbuhan Ekonomi di salah satu sisih dan di sisi yang lain membangun kesejahteraan masyarakat Maluku itu sendiri”. Tambah, Sadli Lee saat di wawancara.
“Tapi yang paling substansi dari strategis yaitu potensi perangkat perikanan ini di kelola dengan bentuk pembangunan Industri oleh karena itu tersebut di realisasi sektor perikanan, dari Beta(saya) minta istilah Lumbung Ikan Nasional mungkin ditransformasikan menjadi hilirisasi sektor perikanan pak rektor dan apa namanya lebih konseptual atau operasional, yaa pasti harus kita lakukan karna itu sejalan dengan Misi pemerintah Prabowo Gibran yang tercantum dalam Astek kita.
Tujuh program LAWAMENA kita juga menelan frasa itu dalam konteks Maluku, jadi sebenarnya substansi yang pertama, karna tidak mungkin visi pemerintah provinsi berbeda dengan misi pemerintahan Maluku demikian juga kita harapkan misi pemerintah kabupaten kota ke depan”. Tegas Lewerissa saat di wawancara oleh beberapa Wartawan yang turut hadir di Acara Pelantikan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).
” kami juga sementara sebenarnya mengupayakan untuk komunikasi dengan pemerintah pusat, untuk memastikan bahwa penegakan aturan di tiga wilayah akumulahan perikanan itu di lakukan oleh pemerintah pusat, karna Maluku ini bagian dari NKRI kami terbuka untuk siapa saja yang datang berinvestasi di Maluku termasuk sektor perikanan tetapi dengan syarat mereka harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaa.
Contoh misalnya di wilayah perikanan 718 teman-teman Media tulus ini saya agak tersinggung dengan pernyataan itu saya sakit hati dengan pernyataan ini, wilayah perikanan 718 itu ribuan kapal-kapal melakukan aktivitas penangkapan di sana entah itu 30 proston atau di atas 30 proston tetapi yang terjadi adalah temuan atau transigmen di laut ya, tidak pernah tercatat berapa ton ikan, udang, dan cumi yang di tangkap atau biota laut yang di lindungi dan ditangkap dan berapa kewajiban mereka yang di bayar oleh kepala daerah itu kan kami rugi.
Maluku ini beratus-ratus tahun telah menjadi daerah yang di eksploitasi secara interaktif, yaa mulai dari Bangsa-bangsa Eropa datang sedot kita pergi di zaman kemerdekaan, zaman sekarang ini kita juga di ekstrak kekayaan kita, lebih-lebih kita meminta kepada pemerintah pusat tegakan aturan tentang penangkapan ikan terubu itu PIT yaa, kalau PIT itu mewajibkan semua gebrasi penangkapan itu daratan ikan, supaya terkontrol, oleh aparatur yang berwenang kalau ma kita tidak mendapatkan kesetaraan manfaat apa-apa betul ini kesetaraan politik Katong (kita) orang maluku lo.
Teman-teman harus sadar bahwa 718 itu menjadi daerah yang di eksploitasi luar biasa, minta maaf 95 dari daerah perusahaan-perusahaan itu adalah, perusahaan dari luar yang terbanyak dari laut Pantura pak, yaa termasuk Daerah Bapak juga, pak Ketua Umum, betul pak ini fakta pa, kita sih oke, kita bagian dari NKRI tapi monggo kalau datang patuhi aturan, kita minta kepada pemerintah pusat untuk tidak merealisasikan aturan, artinya harus menegakkan aturan itu.
Bapak PJ Dana bagi hasil perikanan kita dapat berapa?
“Oh gak ada kecil” jawab PJ Gubernur. Kamu akan bentuk Tim terpadu dari semua otoritas terkait, pola air, angkatan laut, Dinas Perikanan, Basarnas semuanya. Ujar Gubernur terpilih Hendrik Lewerissa.
“Prinsipnya Universitas Pattimura siapa untuk mendukung pemikiran-pemikiran kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka sumber daya manusia dan kita tau bahwa paradigma transform dari pendidikan tinggi kita itu mengarah pada perguruan tinggi itu sendiri sais dan teknologi serta pengembangan peneliti dan pengembangan yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan tentu saja universitas Pattimura akan menjadi setran Offsailen mendukung pemikiran pemerintah pusat dan provinsi.
Dan kita sudah menggagas pusat unggulan kepulauan yang meneliti mengembangkan peneliti-penelitian mengarah pada Sumbar daya Alam yang miliki dan sekaligus mengarah untuk apa yang di sebut sebagai arsippelagi Nusantara off eksailen di Maluku saya yakin itu akan mendukung setiap kebijakan di Maluku dan di jalankan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat saya pkir demikian. Di tambahkan oleh Rektor universitas Pattimura.
Harapan ketua Majelis Pengurus Pusat (MMP) Ikan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). ”jadi jangan sampai kekayaan yang ada di Maluku di nikmati oleh orang luar, dan saya yakin bapak ketua punya komitmen besar dan bersamaan-sama masyarakat dan bersama perguruan tinggi dan juga Ormas termasuk ICMI juga untuk mengawal, bahwa keadilan Ekonomi, keadilan sosial, dan keadilan Ekologis ini harus terwujud karna berkaitan dengan sumber daya Alam.
Maka prinsip keadilan Ekologis lah yang benar-benar kita wujudkan, sehingga dengan Ekologi maritim tadi Industrialisasi ekonomi maritim nilai tambah dirasakan oleh masyarakat Maluku, jadi kelautan, perikanan, rempah dan aneka tanam perikanan, perkebunan ini bisa menjadi moto penggerak dan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang ada di Maluku”. Tutup Ketua Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI.
“Lewat sinkronisasi dan kualitas tidak kita salahkan juga, tidak mungkin kita bergerak kebir-keber tidak mungkin mencapai tujuan secara kolektif oleh karena ini kita harus sinkron karna untuk mewujudkan industri herlisasi sektor perikanan infrastruktur pendukung adalah suatu prasyarat yang harus Solit yaa, pelabuhan -pelabuhan perikanan pelabuhan -pelabuhan terintegrasi terus infrastruktur listrik, telekomunikasi, jalan dan sebagainya itu adalah masalah yang saling mendukung-mendukung sebab hanya dengan memenuhi prasyarat dasar itu untuk menjadi apa namanya..
Teknisi yang herlisasi perikanan itu bisa terjadi, dan kita berharap lima tahun kedepannya ini semoga Herlisasi bisa terjadi saya saran Begitu pak” tutup Hendrick Lewerissa saat di wawancara.
Biro kota Ambon. I Rumatiga.
