JURNALISUTAMA.COM- Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Nusa Ina (Permanusa), Rama Keliangin mengecam keras mantan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jakobus F. Putilehalat, terkait sejumlah kebijakan yang diduga mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan merugikan berbagai pihak, termasuk investor yang berencana berinvestasi di SBB. Menurutnya, masa kepemimpinan Putilehatalat yang dikenal sebagai tokoh pemekaran di Kabupaten SBB telah meninggalkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut dilontarkan menyusul laporan bahwa selama menjabat, Putilehatalat terlibat dalam manipulasi data kepemilikan tanah adat di Desa Piru, yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, praktik-praktik ilegal dalam pengelolaan pertambangan juga menjadi sorotan, dengan dugaan pengabaian terhadap prosedur wajib, seperti Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), yang semestinya dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat setempat.
Bukan hanya merugikan masyarakat adat, aktivitas pertambangan di kawasan tersebut juga disebut-sebut telah merugikan beberapa investor yang tergiur untuk berinvestasi. Salah satu perusahaan yang mengalami kerugian adalah PT. Bina Sewangi Raya (BSR), yang sebelumnya menjalin kerja sama dengan PT. Manusela Prima Mining (MPM) milik Putilehalat. Menurut Keliangin, setelah terjadinya perubahan kepemilikan di MPM, sejumlah permasalahan hukum muncul, yang berdampak pada investor yang telah menanamkan modal.
Ia juga menyoroti upaya Putilehalat yang kini menggandeng perusahaan baru, PT. Trijaya Delapan Delapan Mineral Tbk, untuk mengeksploitasi tambang nikel di wilayah yang masih bermasalah secara hukum. Tindakan ini semakin memicu ketegangan di masyarakat, terutama di Dusun Talaga dan Desa Piru, yang sudah lama menolak keberadaan aktivitas pertambangan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Aktivis Permanusa tersebut mengingatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk lebih tegas dalam menangani persoalan ini. Ia dan pihaknya menilai jika praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan lingkungan ini terus dibiarkan, Kabupaten SBB akan kehilangan potensi investasi yang sangat besar dan sangat merugikan generasi mendatang.
