
JURNALISUTAMA.COM- Bayangkan jika demokrasi adalah sebuah pesta besar Saat ini, ketika pesta itu memiliki aturan unik yang hanya mereka bisa membawa minimal 20% dari total undangan yang boleh masuk dan ikut bersaing untuk menjadi raja atau ratu pesta.
Sebuah syarat yang tampaknya logis—tentu kita ingin hanya orang-orang populer dan berpengaruh yang maju, bukan? Tapi tunggu dulu. Bukankah pesta demokrasi seharusnya inklusif, penuh warna, dan memberikan ruang bagi semua orang untuk menunjukkan apa yang mereka punya?
Aturan ambang batas elektoral 20% dalam pencalonan presiden selama ini memang dianggap sebagai filter untuk memastikan hanya calon yang benar-benar punya dukungan luas yang bisa maju. Namun, efek sampingnya? Banyak calon dengan gagasan segar dan keberanian luar biasa terpaksa duduk di bangku penonton karena kendaraan politik mereka tidak cukup besar.
Ibarat seorang jenius yang membawa ide revolusioner ke pesta, tapi dihadang oleh penjaga pintu karena tidak membawa cukup tamu undangan.
Nah, bagaimana jika aturan ini dihapus? Pesta demokrasi akan menjadi lebih ramai dan menarik. Orang-orang yang sebelumnya hanya bisa bermimpi mencalonkan diri—baik dari partai kecil atau bahkan independen—akan punya kesempatan yang sama.
Bayangkan suasana debat calon presiden dengan beragam ide, visi, dan misi. Tidak lagi monoton dengan “itu-itu saja,” tapi penuh warna seperti pelangi setelah hujan.
Namun, tentu tidak semuanya mulus. Ada risiko yang harus diperhitungkan. Misalnya, kita mungkin akan melihat fenomena “calon es campur”—banyak ragam, tapi tidak semuanya punya rasa yang pas untuk memimpin negara.
Beberapa calon mungkin hanya muncul untuk numpang eksis atau sekadar mencari panggung. Ada yang bilang, “Kalau semua orang bisa maju, nanti malah jadi pasar malam, bukannya pesta elegan!” Tapi tunggu dulu, bukankah pasar malam itu seru? Justru di sanalah kita bisa menemukan sesuatu yang unik dan mungkin luar biasa.
Tentu saja, kita tetap butuh filter, bukan dengan ambang batas elektoral yang kaku, tapi dengan mekanisme yang lebih adil. Mungkin lewat tes kompetensi, paparan visi dan misi yang transparan, atau bahkan penilaian independen dari masyarakat. Dengan begitu, kita tidak hanya memberikan kesempatan, tapi juga menjaga kualitas.
Menghapus ambang batas 20% juga bisa jadi tamparan halus bagi partai besar yang selama ini menganggap arena politik sebagai “milik mereka.” Bayangkan jika tiba-tiba muncul calon independen dengan visi yang tajam dan pesan yang menyentuh hati rakyat.
Lalu merebut hati pemilih dari tangan partai besar. Itu seperti anak baru di sekolah yang langsung populer karena bakat dan kepribadiannya, mengalahkan geng lama yang sudah mapan.
Pencopotan syarat ini bukan sekadar soal membuka pintu lebih lebar, tapi soal memberikan rakyat lebih banyak pilihan. Bukankah demokrasi sejatinya tentang pilihan? Lagi pula, apa gunanya pesta besar jika yang hadir hanya segelintir orang, sementara sebagian besar lainnya cuma menonton dari luar pagar?
Namun, keputusan ini tentu butuh pertimbangan matang. Bukan langkah emosional, tapi langkah strategis yang memikirkan masa depan demokrasi kita. Kalau kita benar-benar ingin pesta demokrasi yang inklusif, adil, dan penuh warna, maka sudah saatnya kita menggoyang gerbang 20% ini.
Karena pada akhirnya, demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang punya mimpi dan keberanian untuk membawa perubahan. Dan hei, siapa tahu, dari pesta demokrasi yang lebih inklusif ini, kita menemukan pemimpin yang benar-benar bisa mengubah negeri. Bukankah itu alasan kita merayakan demokrasi?








