Oleh : Nasrin Sombalatu
JURNALISUTAMA.COM- Pemerintah mengklaim bahwa uang pajak akan dikembalikan dalam bentuk berbagai
Program sosial. Namun kenyataannya, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menjadi 12 persen tidak serta merata menjamin bahwa uang pajak tersebut akan kembali kepada masyarakat, karena sebagian besar dana yang terkumpul akan
Digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah.
Dalam anggaran negara proporsi yang besar dari penerimaan pajak justru dialokasikan untuk pembayaran bunga utang yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. data dari Nota Keuangan APBN 2025 dan keterangan Kementerian Keuangan, utang Jatuh tempo tahun 2025 diproyeksi mencapai Rp800,33 triliun, dengan pembayaran
Bunga utang sebesar Rp552 triliun.
Hal ini berarti penerimaan pajak Akan meningkat, dan sebagian besar uang tersebut justru akan dialihkan untuk memenuhi kewajiban utang, bukan untuk pembiayaan langsung program-program pada
Kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, meskipun ada kenaikan PPN, manfaat langsung bagi masyarakat sangat terbatas, karena dana lebih banyak digunakan untuk Pembayaran utang.
Pemerintah harus membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% karena sifat pajak ini yang regresif, yakni lebih memberatkan masyarakat yang berpendapatan rendah. Sebagai pajak tidak langsung, PPN dikenakan
Secara merata tanpa memperhitungkan tingkat pendapatan, sehingga kelompok miskin menghabiskan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk membayar pajak Ini dibandingkan kelompok kaya.
Dampak PPN 12% juga dirasakan terutama pada pengeluaran (Gen Z) yang meningkat melebihi kenaikan pendapatan riil. Akibatnya Gen Z yang merupakan motor konsumsi rumah tangga yang cukup besar berisiko memilih beberapa opsi.
1: Masyarakat tetap berbelanja barang yang dikenai PPN, namun mengandalkan pinjaman. Akhirnya Gen Z tergoda melakukan doom spending (sebuah aktivitas pemborosan karena kecewa
Dengan masa depan).
2: Beralih ke barang dan jasa yang harga nya lebih rendah, melakukan frugal living atau berhemat.
3: Membeli barang dari aktivitas yang
Tidak dikenai pajak seperti thrifting, jastip, hingga berbelanja di ritel informal.
4: Perubahan perilaku konsumsi yang dilakukan Gen Z akan merugikan rasio pajak,
Menyuburkan sektor informal, dan membuat Gen Z terjebak utang dalam jangka panjang. Bonus demografi berubah menjadi bencana demografi.
Sebagai alternatif dari kenaikan PPN 12%, pemerintah dapat mendorong kebijakan pajak yang lebih progresif, seperti pajak karbon untuk mengurangi emisi dan
Menghasilkan pendapatan tambahan, pajak kekayaan yang menyasar individu. berpenghasilan tinggi atau pajak windfall komoditas pada keuntungan luar biasa,
Sektor tertentu seperti tambang atau sawit menutup kebocoran pajak sektor sawit hingga transaksi perusahaan digital lintas negara juga opsi perpajakan yang bisa dijalankan.
Langkah ini lebih adil karena membebani mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih besar, daripada masyarakat rentan yang sudah berjuang dengan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, reformasi sistem perpajakan seperti memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan lebih penting untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan dibanding hanya menaikkan tarif.
Dampak ekonomi and soial dalam sebuah kebijakan, penting untuk melihat dampak dari penerapan kebijakan tersebut, mulai dari dampak ekonomi hingga sosial. Termasuk kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025 sesuai dengan Undang-Undang HPP.
Secara teori adanya kenaikan tarif pajak termasuk PPN, membuat tingkat konsumsi masyarakat menurun.
Secara matematis sebagai berikut. dimana pendapatan disposibel didapat dari pendapatan dikurangi pajak kemudian ditambah subsidi. Hubungan antara pajak terhadap disposibel adalah negatif dimana
Ketika adanya kenaikan tarif PPN akan mengurangi pendapatan disposibel.
Sedangkan konsumsi rumah tangga secara matematis. dimana konsumsi rumah tangga didapatkan dari konsumsi otonom di tambah proporsi konsumsi dari pendapatan disposibel. Proporsi konsumsi masing-masing Individu berbeda namun mempunyai hubungan yang positif terhadap konsumsi total.
Ketika pendapatan disposibel berkurang maka konsumsi akan beberkuran Konsumsi rumah tangga merupakan pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB)
Dimana mempunyai hubungan positif. Ketika konsumsi berkurang, PDB juga akan otomatis berkurang.
Dengan menggunakan pendekatan Input-Output Nasional 185 sektor dan rumusan pembentuk PDB, kita harus memahami bahwa dampak yang
Ditimbulkan dari kebijakan tarif PPN akan menyebabkan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi.
Pada tahun 2022, terjadi kenaikan tarif PPN dari 10 ke 11%.
Peningkatan tarif PPN ini secara jelas menunjukkan pengaruh negatif terhadap semua Komponen tersebut, dengan dampak terbesar terjadi pada Output Ekonomi dan PDB.ekspektasi tinggi, kebijakan arus balik.
Kebijakan yang membingungkan rakyat kecil, bahwa kehidupan adalah kata tanya tentang keadilan dan kesejahteraan dari pemerintah. PPN 12% Berpotensi hilang akal sehat dari kebijakan yang brutal. kembalikan keadilan dan kesejahteraan sesuai visi dan misi negara.
