JURNALISUTAMA.COM,SBB,- Kepala Keuangan Kabupaten Seram Bagian Barat yang baru saja dilantik, berbuat onar, Kepala keuangan yang biasa disapa ibu Siti ini, entah tidak mampu dalam bekerja atau memang sifatnya yang masa bodoh ini menyebabkan Puluhan Desa tidak dapat memproses Pencairan Anggaran Dana Desa Tahap Empat dan Proses Pencairan Anggaran Proyek di akhir Tahun 2024.(24/12/2024).
Dari hasil pantauan Media ini, Terjadi Antrian panjang Para Kontraktor di ruang keuangan seberti Antrian Masyarakat penerima Bansos Hanya untuk mendapatkan SP2D, padahal waktunya sudah sangat mepet dan terancam pembatalan pencairan Anggaran di akhir tahun 2024 ini.
Bahkan Puluhan Kepala Desa sampai kesal dibuatnya karena tidak kunjung mendapatkan SP2D untuk melakukan pencairan ADD tahap empat 2024.
Dia itu (Siti Khodijah) kerja seperti apa, kita ini bolak balik jauh – jauh dari Desa hanya untuk melakukan pencairan namun sampai hari ini proses pencairan belum juga di proses.
“Yang jadi korban itu kami, masyarakat tidak mau tau alasan apa sampai tidak bisa cair, ADD itu didalamnya ada gaji dan intensif Perangkat Desa, BPD dan Intensif Tokoh Agama, selain itu ada Program Desa Lainnya yang masuk di ADD, bagaimana kita dapat melakukan Laporan Pertanggungjawaban dalam 3 hari, apalagi kalau sampai batal pencairan, semua anggaran pastinya akan menjadi Silpa”.Ujar Kades yang ditemui di Pendopo Bupati.
Menyikapi persoalan ini Ketua komisi l DPRD fraksi PDI Perjuangan R.F. Pentury angkat bicara, Pentury Menilai Siti Khotidja Tidak Beradab, Biking Diri Bupati bahkan Perintah Pj. Bupati Pun tidak di dengarnya.
Menurutnya, menjelang akhir tahun ini-kan banyak Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang menumpuk, bahkan sampai dengan hari ini belum ada pencairan.
Lanjutnya, “Bupati pun berkomunikasi dengan yang bersangkutan itu tidak dilayani, bahkan sampai dengan hari ini, beber Pentury.
“Saya selaku ketua komisi I DPRD Kabupaten SBB melakukan konfirmasi dengan Bupati langsung di kediaman, dirinya bahkan turut mengeluhkan kinerja Kepala Keuangan ini, bahkan pernyataan Bupati secara resmi bahwa nomor hp-nya sudah di blokir oleh Pj. Bupati karena dianggap tidak etis, tidak menghargai komunikasi yang dilakukan oleh Pj Bupati SBB”. Ujar Pentury yang juga pernah menjadi salah satu Jurnalis senior di Kabupaten SBB.
Kami DPRD konfirmasi lewat HP atau Telepon seluler saja, tidak di gubris selaku mitra, Kami tidak di tanggapinya secara serius, balasan Whatsap juga tidak dibalas.
Siti Khotidja Ini pejabat publik yang sangat tidak beretika dan tidak beradab, wajib untuk dievaluasi kinerjanya”.Tegas Pentury.(Red).
